Perkenalkan kami Info Bimtek Nasional yang lebih dari 10 Tahun mengakomodasi para ASN (Aparatur Sipil Negara) mulai dari Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota serta perangkat daerah dari berbagai divisi atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk mendapatkan bimbingan teknis ( BIMTEK ) / pendidikan kilat ( DIKLAT ) diberbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Jayapura dan berbagai kota besar lainnya.
Kami mengundang Bpk / Ibu untuk mengikuti pelaksanaan Bimtek PU (Pekerjaan Umum) di tahun 2024, dengan beberapa materi dibawah ini:
post_parent | Title | Link |
---|---|---|
1299 | Metode Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi | Selengkapnya |
1277 | Kemitraan Usaha Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata | Selengkapnya |
1277 | Sosialisasi Kebijakan Promosi Pariwisata untuk Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika | Selengkapnya |
1277 | Tata Cara Pengembangan Destinasi Pariwisata Melalui Eksistensi Sejarah dan Budaya Lokal | Selengkapnya |
1277 | Pedoman Promosi Event Pariwisata Daerah | Selengkapnya |
1277 | Tata Cara Pengembangan SDM Pariwisata dan Sinergitas Antar Lembaga/Dinas Terkait dalam Pengembangan Daerah Wisata | Selengkapnya |
1277 | Tata Cara Penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Daerah Wisata | Selengkapnya |
1277 | Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar Asia Pasifik | Selengkapnya |
1277 | Tata Cara Peningkatan Tata Kelola Destinasi Wisata | Selengkapnya |
1277 | Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar Eropa | Selengkapnya |
1277 | Workshop Pengembangan Wisata Religi | Selengkapnya |
1277 | Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata | Selengkapnya |
1277 | Sinergitas Promosi Pariwisata Pasar Asia Pasifik dengan Pelaku Industri Pariwisata | Selengkapnya |
1277 | Tata Cara Pengembangan Paket Wisata Berbasis Budaya | Selengkapnya |
1299 | SPM dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Implementasi PP No 2 Tahun 2018 | Selengkapnya |
1299 | Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Sungai | Selengkapnya |
1299 | Tata Cara Pengendalian Pencemaran Air | Selengkapnya |
1299 | Dasar-Dasar Amdal | Selengkapnya |
1299 | Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup | Selengkapnya |
1299 | Tata Cara dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup | Selengkapnya |
1299 | Tata Cara Penyusunan dan Penilaian Amdal | Selengkapnya |
1299 | Tata Cara Pengelolaan Sampah Terpadu | Selengkapnya |
1299 | Mekanisme Pengelolaan Sanitasi dan Air Bersih | Selengkapnya |
1299 | Tata Cara Pengelolaan Air Sungai Sebagai Air Bersih | Selengkapnya |
1299 | Teknis Pembuatan Jalan dan Jembatan | Selengkapnya |
1299 | Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Tata Ruang Bagi Kabupaten/Kota | Selengkapnya |
1277 | Pengembangan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat Destinasi Pariwisata | Selengkapnya |
1277 | Tata Cara Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame | Selengkapnya |
1244 | Kehumasan dan Keprotokoleran: Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan dan Penerapan Keprotokoleran dalam Lingkup Ajudan Pimpinan, MC, dan Acara Table Manner di Lingkungan Pemda | Selengkapnya |
1244 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang Humas dan Keprotokolan | Selengkapnya |
1244 | Kebijakan Kehumasan dan Keprotokoleran serta Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Bidang Umum, Humas, dan Protokoler di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan Publik | Selengkapnya |
1244 | Manajemen Kesekretariatan | Selengkapnya |
1244 | Fotografi Jurnalistik Kehumasan | Selengkapnya |
1244 | Videografi Kehumasan | Selengkapnya |
1244 | Jurnalistik Media Instansi Pemerintah dan Perusahaan | Selengkapnya |
1244 | Public Speaking dan Presentation Skill (Praktek dan Implementasi) | Selengkapnya |
1244 | Penulisan Jurnalistik Kehumasan | Selengkapnya |
1244 | Master of Ceremony (MC) dan Protokoler | Selengkapnya |
1244 | Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pengaturan Kehumasan dan Keprotokolan dalam Pelayanan Tamu Daerah | Selengkapnya |
1262 | Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD | Selengkapnya |
1262 | Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD | Selengkapnya |
1262 | Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri 120 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah | Selengkapnya |
1277 | Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pengembangan Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 2021 | Selengkapnya |
1277 | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPDA) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011) | Selengkapnya |
1262 | Optimalisasi Kinerja DPRD Melalui Pembuatan PERDA (Legal Drafting) serta Teknik Pembentukan Produk Daerah | Selengkapnya |
1262 | Optimalisasi Kinerja DPRD dan SKPD/OPD Melalui Pembuatan PERDA (Legal Drafting) serta Teknik Pembentukan Produk Daerah | Selengkapnya |
1262 | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
1262 | Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. | Selengkapnya |
1262 | Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
1262 | Pelatihan Penyusunan PERDA Efektif dan Aspiratif | Selengkapnya |
1262 | Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Selengkapnya |
1262 | Prosedur dan Teknik Legal Drafting Peraturan Daerah | Selengkapnya |
1262 | Manajemen Legal Drafting dan Sistem Legislasi Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah | Selengkapnya |
1244 | Penyusunan dan Tata Cara Mekanisme Keprotokolan, Upacara, dan MC dalam Kehumasan Pemerintah | Selengkapnya |
1387 | Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
1355 | Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten dan Kota | Selengkapnya |
1355 | Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota dan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1355 | Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten dan Kota | Selengkapnya |
1355 | Standar Nasional Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1355 | Bimtek Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | Selengkapnya |
1355 | Strategi Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU dan BLUD Berdasarkan Pepres No. 16 Tahun 2018 | Selengkapnya |
1355 | Bimtek Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
1355 | Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat | Selengkapnya |
1355 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit | Selengkapnya |
1355 | Kursus Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman | Selengkapnya |
1355 | Penyehatan Air | Selengkapnya |
1355 | Bimtek Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD | Selengkapnya |
1355 | Bimtek / Diklat Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019 | Selengkapnya |
1355 | Bimtek / Diklat Penyehatan Air serta Kursus Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman | Selengkapnya |
1355 | Pelatihan Kepemimpinan untuk Manajemen Rumah Sakit | Selengkapnya |
1355 | Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi | Selengkapnya |
1355 | Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota | Selengkapnya |
1355 | Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1355 | Komunikasi Perubahan dan Perilaku | Selengkapnya |
1355 | Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga | Selengkapnya |
1355 | Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat | Selengkapnya |
1355 | Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Mekanisme Akreditasi Puskesmas | Selengkapnya |
1355 | Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tangga | Selengkapnya |
1355 | Bimtek/Diklat Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Tahun Anggaran 2020 | Selengkapnya |
1355 | Bimtek Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat dengan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa Tender | Selengkapnya |
1355 | Kesehatan Reproduksi Remaja | Selengkapnya |
1355 | Penyelesaian Kerugian Negara Lingkungan Instansi | Selengkapnya |
1317 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih | Selengkapnya |
1317 | Peningkatan Kapasitas Anggota Polisi Pamong Praja dan Penegakan Perda | Selengkapnya |
1317 | Tata Cara Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP | Selengkapnya |
1317 | Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP | Selengkapnya |
1317 | Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas | Selengkapnya |
1317 | Peran Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum | Selengkapnya |
1317 | Tata Cara Pengangkatan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja | Selengkapnya |
1317 | Mekanisme dan Strategi Intelijen Satpol PP | Selengkapnya |
1317 | Tata Cara Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Bagian Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP | Selengkapnya |
1317 | Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara Ketertiban dan Keamanan di Daerah | Selengkapnya |
1317 | Tata Cara Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja | Selengkapnya |
1317 | Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP | Selengkapnya |
1317 | Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Selengkapnya |
1317 | Implementasi Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja | Selengkapnya |
1333 | Ketentuan Terbaru Penanaman Modal Berdasarkan Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013 | Selengkapnya |
1333 | Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB) | Selengkapnya |
1333 | Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Pemerintahan Daerah (LP3D) | Selengkapnya |
1333 | Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah | Selengkapnya |
1333 | Pedoman Perencanaan, Regulasi, dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan | Selengkapnya |
1333 | Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) | Selengkapnya |
1333 | Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal | Selengkapnya |
1333 | Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategi Daerah | Selengkapnya |
1333 | Sosialisasi Pelayanan Perizinan | Selengkapnya |
1333 | Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah | Selengkapnya |
1317 | Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja | Selengkapnya |
1299 | Manajemen Proyek Konstruksi | Selengkapnya |
1244 | Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
1161 | Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh SOPD atas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa serta Belanja APBD Pasca Berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018, PMK-99/PMK.03/2018, dan PMK Nomor PMK-9/PMK.03/2018 | Selengkapnya |
1161 | Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | Selengkapnya |
1161 | Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak | Selengkapnya |
1161 | Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Selengkapnya |
1161 | Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Selengkapnya |
1161 | Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa | Selengkapnya |
1161 | Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah 2021 | Selengkapnya |
1161 | Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah. | Selengkapnya |
1130 | Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Secara Swakelola, Evaluasi Penawaran, HPS, Dokumen Kontrak Atas Pengadaan Barang dan Jasa | Selengkapnya |
1130 | Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 | Selengkapnya |
1130 | Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1130 | Pointers Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa | Selengkapnya |
1161 | Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia | Selengkapnya |
1161 | Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Selengkapnya |
1161 | Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas dan Model Pelayanan Publik bagi Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah | Selengkapnya |
1161 | Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Pajak | Selengkapnya |
1161 | Audit Perpajakan OPD 2021 | Selengkapnya |
1161 | Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE, dan Kontrak Pengadaan | Selengkapnya |
1161 | Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1161 | Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 | Selengkapnya |
1161 | Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) | Selengkapnya |
1161 | Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah | Selengkapnya |
1161 | Bimbingan Teknis Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah | Selengkapnya |
1161 | Optimalisasi Pemungutan dan Penggalian Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Selengkapnya |
1161 | Sosialisasi PMK No. 39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima Atas PMK No. 16/PMK.03/2013 | Selengkapnya |
1161 | Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan PP No. 55/2016 serta Permendagri No. 105/2016 | Selengkapnya |
1130 | Peningkatan Kompetensi PBJ Pemerintah: Penyusunan HPS dan Kontrak Pengadaan | Selengkapnya |
1130 | Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 | Selengkapnya |
1130 | Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Selengkapnya |
1130 | Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Tingkat Lanjut | Selengkapnya |
1130 | Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1130 | Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1130 | Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1130 | Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1130 | Ujian Sertifikasi PBJ Berbasis Komputer yang Difasilitasi oleh LKPP | Selengkapnya |
1130 | Tryout dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1130 | Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. | Selengkapnya |
873 | Pedoman Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
873 | Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
1130 | Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1130 | Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah | Selengkapnya |
1130 | Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender | Selengkapnya |
1130 | Bimbingan Teknis Penyusunan HPS pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1130 | Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 | Selengkapnya |
1130 | Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender | Selengkapnya |
1130 | Bimtek Jasa Konstruksi bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Selengkapnya |
1130 | Teknik Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ULP KLDI | Selengkapnya |
1130 | Tata Kerja Tim dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Selengkapnya |
1130 | Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola | Selengkapnya |
1130 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. | Selengkapnya |
1130 | Diklat Pointers Perubahan IV Perpress No. 54 Tahun 2010 ( Perpress No. 4 Tahun 2015 ) dan Inpress No. 1 Tahun 2015. | Selengkapnya |
1130 | Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa | Selengkapnya |
1130 | Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
873 | Pengurus Barang OPD dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
1244 | Kehumasan dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah | Selengkapnya |
1200 | Pengatalogan Deskriptif Berbasis RDA | Selengkapnya |
1200 | Manajemen Perpustakaan | Selengkapnya |
1200 | Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital | Selengkapnya |
1200 | Teknis Pengelolaan Perpustakaan Inpassing | Selengkapnya |
1200 | Korespondensi dan Tata Naskah Dinas | Selengkapnya |
1200 | Korespondensi dan Tata Naskah Dinas | Selengkapnya |
1200 | Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan PERPRES No. 29 Tahun 2014 | Selengkapnya |
1200 | Tatacara Pengelolaan Kearsipan yang Praktis dan Efisien | Selengkapnya |
1200 | Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010 | Selengkapnya |
1200 | Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis. | Selengkapnya |
1200 | Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan | Selengkapnya |
1200 | Pengelolaan Informasi Perpustakaan | Selengkapnya |
1200 | Penyuluh Minat dan Gemar Membaca | Selengkapnya |
1200 | Pengenalan Perpustakaan | Selengkapnya |
1244 | MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah | Selengkapnya |
1244 | Peningkatan Tupoksi Humas dan Protokol, Ajudan Sekpri, Aspri Didalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan Prima | Selengkapnya |
1200 | Kearsipan Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis Sesuai Perka Anri Nomor 9 Tahun 2018 | Selengkapnya |
1200 | Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 | Selengkapnya |
1200 | Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan | Selengkapnya |
1200 | Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
1200 | Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Dan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota | Selengkapnya |
1200 | Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional | Selengkapnya |
1200 | Diklat TOT( Training of Trainers ) Perpustakaan | Selengkapnya |
1200 | Penulisan Karya Ilmiah | Selengkapnya |
1200 | Penyusunan Bibliografi | Selengkapnya |
1200 | E-Document untuk Menunjang Kinerja Institusi Pemerintahan | Selengkapnya |
1200 | E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan, gunakan tag html untuk digunakan di wordpress visual editor dan gunakan tag heading | Selengkapnya |
1161 | Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
1161 | Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD | Selengkapnya |
1161 | Tata Cara Pengisian dan Pelaporan e-SPT Bagi Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
1161 | Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) | Selengkapnya |
1161 | Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Selengkapnya |
1161 | Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009 | Selengkapnya |
1161 | Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
1161 | Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD | Selengkapnya |
1161 | Sosialisasi PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan | Selengkapnya |
1161 | Sosialisasi Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah | Selengkapnya |
1161 | Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah | Selengkapnya |
1161 | Pengelolaan Pajak Bagi Belanja yang Bersumber dari APBD | Selengkapnya |
1161 | Pajak Berbasis Elektronik (eBilling) | Selengkapnya |
1161 | Penyuluhan Pajak Daerah | Selengkapnya |
1200 | Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
1200 | Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital dan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
1200 | Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan, dan Penyelamatan Arsip Vital Khusus Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
1200 | Bimtek dan Diklat Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis | Selengkapnya |
1200 | Peran Tata Usaha dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Penataan Surat Masuk dan Surat | Selengkapnya |
1200 | Tata Kearsipan Pemerintah | Selengkapnya |
1200 | Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 135/2017 Perubahan Atas Permendagri No. 78/2012 Serta PP No. 28/2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009 Tentang Kearsipan | Selengkapnya |
1200 | Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
1200 | Pengelolaan Kearsipan di Daerah | Selengkapnya |
1200 | Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center) | Selengkapnya |
1161 | Jurusita Pajak Daerah | Selengkapnya |
1161 | Perpajakan: Penilaian Pajak Daerah PBB P2 | Selengkapnya |
1584 | Peran Kesbangpol Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Selengkapnya |
1566 | Optimalisasi Peran Kecamatan | Selengkapnya |
1566 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan | Selengkapnya |
1566 | Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan | Selengkapnya |
1566 | Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan | Selengkapnya |
1566 | Peningkatan Kapasitas bagi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa, dan Kelurahan | Selengkapnya |
1566 | Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan | Selengkapnya |
1566 | Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Selengkapnya |
1553 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Kelurahan Bagi Pemerintah Kota (Kelurahan) Se-Indonesia | Selengkapnya |
1553 | Pengelolaan Dana Kelurahan bagi Lurah dan Camat Staf | Selengkapnya |
1553 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan | Selengkapnya |
1553 | Pengelolaan Dana Bagi Aparatur Kelurahan | Selengkapnya |
1566 | Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk Meningkatkan Kinerja | Selengkapnya |
1566 | Pengelolaan Website Kelurahan, Kecamatan, dan OPD | Selengkapnya |
1566 | Peningkatan Tupoksi Camat | Selengkapnya |
1584 | Sistem Deteksi Dini, Cegah Dini, dan Sistem Penanganan Konflik Sosial | Selengkapnya |
1584 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik | Selengkapnya |
1584 | Mekanisme Penanganan Pelanggaran HAM Bagi Aparatur Pemerintah | Selengkapnya |
1584 | Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Potensi Ancaman | Selengkapnya |
1584 | Pemantapan Kesadaran Bela Negara Bagi Masyarakat dan Aparatur | Selengkapnya |
1584 | Antisipasi dan Pengelolaan Konflik Sosial dan Publik bagi Aparatur Pemerintah | Selengkapnya |
1578 | Analisis Ketersediaan Pangan Utama, PPH, dan NBM Tahun 2021 | Selengkapnya |
1578 | Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan | Selengkapnya |
1578 | Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengembangan B2SA dan Analisis Konsumsi Pangan | Selengkapnya |
1578 | Manajemen Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Kemandiran dan Ketahanan Pangan | Selengkapnya |
1578 | Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) | Selengkapnya |
1553 | Peningkatan Kompetensi Aparatur Kelurahan | Selengkapnya |
1553 | Pengelolaan Dana Kelurahan Sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 | Selengkapnya |
1530 | Penguatan Kapasitas Aparatur Dalam Menjalankan TOPOKSI, Meningkatkan Kualitas Pelayanan, dan Manajemen Kependudukan | Selengkapnya |
1530 | Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat, dan Tepat | Selengkapnya |
1530 | Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan | Selengkapnya |
1530 | Tata Cara Registrasi Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Petugas Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas | Selengkapnya |
1518 | Keselamatan Kesehatan Kerja dan Pelatihan Pemadam Kebakaran | Selengkapnya |
1518 | Penguatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi | Selengkapnya |
1518 | Pemadam Kebakaran: Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran | Selengkapnya |
1518 | Teori Dasar Kebakaran: Pengenalan Peralatan Unit Pompa dan Unit Rescue | Selengkapnya |
1518 | Dasar Kedisiplinan Aparatur Pemadam Kebakaran | Selengkapnya |
1518 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran | Selengkapnya |
1518 | Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | Selengkapnya |
1530 | Teknik Kependudukan dalam Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK) | Selengkapnya |
1530 | Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Selengkapnya |
1530 | Kependudukan: Tujuan Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan 2021 | Selengkapnya |
1553 | Mekanisme Penyaluran Dana Kelurahan | Selengkapnya |
1553 | Dana Kelurahan Serta Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sesuai Dengan Permendagri No.130 Tahun 2018 | Selengkapnya |
1553 | Penyusunan RKA di kelurahan dan Mekanisme Penyelenggaran Pengadaan Barang / Jasa di Kelurahan | Selengkapnya |
1547 | Tata Cara Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) Pemetaan Jalan Berbasis Web | Selengkapnya |
1547 | Manajemen Informasi Data Spasial Geografis Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) | Selengkapnya |
1547 | Program Sistem Informasi Geografis (GIS) Tingkat Dasar | Selengkapnya |
1547 | Tata Cara Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) untuk Pemetaan Jalan | Selengkapnya |
1547 | Tata Cara Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) pada Bidang Perikanan | Selengkapnya |
1547 | Tata Cara Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) pada Bidang Pertanian | Selengkapnya |
1547 | Tata Cara Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) pada Bidang Kependudukan | Selengkapnya |
1530 | Pelatihan Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Selengkapnya |
1518 | RISPK: Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran | Selengkapnya |
873 | Pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) sebagai persiapan pelaksanaan Pilkada 2024 | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Manajemen Informasi dan Rekam Medik (MIRM) Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/Diklat BUMN, BUMD tentang Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/Diklat BLUD, BUMN, BUMD tentang Sistem dan Strategi Pengelolaan Pemanfaatan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/Pelatihan Sosialisasi Permendagri No. 118 Tahun 2018 | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Service Excellence Rumah Sakit | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Manajemen Filling, Retensi, dan Pemusnahan Berkas Rekam Medis | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/Pelatihan Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Manajemen Diklat Rumah Sakit | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Manajemen Risiko K3 Rumah Sakit | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/ Pelatihan Pembentukan dan Penguatan Satuan Pengendali Internal (SPI) BLUD | Selengkapnya |
1598 | Bimtek / Pelatihan Manajemen Kehumasan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1598 | Bimtek / Pelatihan Optimalisasi & Manajemen Kinerja Rumah Sakit menggunakan metode BSC | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Manajemen Filling, Retensi, dan Pemusnahan Berkas Rekam Medis | Selengkapnya |
775 | SKP Praktek menggunakan Aplikasi | Selengkapnya |
775 | Pembaharuan Pengaturan Angka Kredit Jabatan Fungsional Sesuai Permenpan RB No.1 Tahun 2023, Tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jabatan Fungsional | Selengkapnya |
775 | Permenpan RB No.6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
775 | Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 | Selengkapnya |
Bimtek Pelatihan MCP (Monitoring Center for Prevention) | Selengkapnya | |
1598 | Bimtek/Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit/Badan Layanan Umum Daerah | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/Diklat Audit Internal Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
1598 | Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek / Diklat Rumah Sakit Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/ Diklat Pengelolaan Keuangan dan Proses Akuntansi pada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/ Diklat Pedoman Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES) dan Obat dengan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa Tender | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/ Pelatihan Implementasi PPK BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Persiapan Survei Ulang (Re-Akreditasi) Puskesmas | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Pengelolaan Keuangan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Manajemen Bangsal Keperawatan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Penyusunan Statuta Rumah Sakit (Hospital By-Laws) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDL) Rumah Sakit | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Penyusunan RBA BLUD Terkait Permendagri No. 90 Tahun 2019 | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD | Selengkapnya |
1584 | Sosialisasi Pemilu Serentak Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 | Selengkapnya |
1584 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesbangpol | Selengkapnya |
1584 | Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) Kesbangpol | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Sosialisasi PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan | Selengkapnya |
1598 | Kebijakan dan Mekanisme Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/ Pelatihan Persiapan Puskesmas dan Rumah Sakit Menuju BLUD | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/ Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Penerapan Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas | Selengkapnya |
1598 | Bimtek/ Pelatihan Strategi Perencanaan dan Pelaporan Keuangan BLUD | Selengkapnya |
1598 | Pelatihan Komunikasi Efektif Bagi Staf Rumah Sakit | Selengkapnya |
1598 | Bimtek Penyusunan Pola Tata Kelola dan SOP Keuangan BLU/BLUD | Selengkapnya |
1598 | Pelatihan Internal Audit untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit | Selengkapnya |
1584 | Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik | Selengkapnya |
1518 | Tata Cara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran / Damkar dalam Pemahaman Menjalankan Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang | Selengkapnya |
1424 | Diklat Leadership for Doctor | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Penyusunan Kontrak Kerjasama antara Dokter dan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Diklat Penghitungan Unit Cost Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Pengembangan Karir Perawat Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Penerapan Kode Etik dan Hukum Dalam Keperawatan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Optimalisasi Pengelolaan BUMN dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah | Selengkapnya |
1424 | Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 ( Perubahan Perpres No.54 tahun 2010) Pemanfaatan E-Katalog Obar/Alkes untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan Perpres No.4/2015(Dilengkapi dengan Aplikasi e-Purchasing dan Penyusunan Kontrak) | Selengkapnya |
1424 | Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat | Selengkapnya |
1424 | Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia | Selengkapnya |
1411 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara | Selengkapnya |
1411 | Audit PNBP Sub Sektor Mineral dan Batu Bara | Selengkapnya |
1411 | Evaluasi Cadangan Bahan Galian | Selengkapnya |
1424 | Diklat Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Bidang Layanan Medis | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Perpajakan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Bimtek K3 Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Diklat Business Plan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Building Corporate Culture Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Diklat Basic HypnoBirthing for Midwives & Paramedics | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Audit Operasional Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Strategi Pelayanan Keperawatan | Selengkapnya |
1424 | Diklat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Service Excellence Bagi Staf Medis dan Non-Medis Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Diklat Service Excellence Bagi Petugas Keamanan di Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Quality Control dan Quality Assurance Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Diklat Professional Clinical Hypnotherapy | Selengkapnya |
1411 | Tata Cara Perhitungan Royalti Mineral dan Batu Bara | Selengkapnya |
1411 | Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) pada Bidang Pertambangan | Selengkapnya |
1387 | Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | Selengkapnya |
1387 | Pengendalian Pencemaran Air | Selengkapnya |
1387 | Penyusunan dan Penilaian Amdal | Selengkapnya |
1387 | Pengelolaan Sampah Terpadu | Selengkapnya |
1387 | Sosialisasi PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan PERDA tentang RPJMD, RPJMD dan Perubahan RPJMD, RPJMD, RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota | Selengkapnya |
1387 | Tata Cara Pengendalian Pencemaran Air | Selengkapnya |
1387 | Dasar-Dasar Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) | Selengkapnya |
1387 | Tata Cara Penyelesaian Lingkungan Hidup | Selengkapnya |
1387 | Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup | Selengkapnya |
1387 | Tata Cara dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup | Selengkapnya |
1387 | Tata Cara Penyusunan dan Penilaian Amdal | Selengkapnya |
1387 | Syarat Tertib Administrasi Menuju Good Governance | Selengkapnya |
1387 | Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | Selengkapnya |
1387 | Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berwawasan Lingkungan Sesuai Amanat UU No. 18 Tahun 2008 | Selengkapnya |
1411 | Mekanisme Evaluasi Dokumen Amdal Bidang Pertambangan | Selengkapnya |
1411 | Tata Cara Monitoring dan Pengawasan Pertambangan | Selengkapnya |
1411 | Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat | Selengkapnya |
1411 | Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 | Selengkapnya |
1411 | Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Instansi Pemerintah sebagai Wujud Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bertanggungjawab | Selengkapnya |
1387 | Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) | Selengkapnya |
1387 | Pedoman dan Tata Kelola Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman | Selengkapnya |
1387 | Strategi dan Teknik Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 | Selengkapnya |
1387 | Pengelolaan Sampah dan Teknik Pengomposan | Selengkapnya |
1387 | Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah | Selengkapnya |
1387 | Tata Cara Penyelesaian Dampak Lingkungan Hidup | Selengkapnya |
1387 | Tata Cara Pengelolaan Sampah Terpadu | Selengkapnya |
1518 | Tata Cara Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Gedung dan Tata Cara Penyelamatan Korban dengan Simulasi Pemadaman Api | Selengkapnya |
1495 | Wujudkan Kesetaraan Gender dengan Perkuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Lintas Sektor | Selengkapnya |
1495 | Penegakan Etika dan Profesionalisme Perempuan Terhadap Kepemimpinan dan Pembangunan Berkelanjutan Serta Pedoman Umum Pengurustamaan Gender di Daerah | Selengkapnya |
1495 | Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | Selengkapnya |
1495 | Strategi Pembangunan Daerah Berbasis Gender dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak | Selengkapnya |
1495 | Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat oleh Gerakan PKK Serta Peran Perempuan Berkualitas di Segala Bidang dalam Mewujudkan Pembangunan di Daerah | Selengkapnya |
1495 | Pentingnya dan Perlunya Peranan Pemuda dan Gender dalam Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
1495 | Peran dan Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
1495 | Strategi yang Dilakukan Secara Rasional dan Sistematik untuk Mencapai dan Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender | Selengkapnya |
1495 | Kebijakan Pembangunan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Sistem dan Mekanisme Pelaksanaan Strategis Pengurustamaan Gender | Selengkapnya |
1495 | Tata Cara Peningkatan Kapasitas Kader PKK Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa dalam Membantu Menjalankan Program Pemerintah | Selengkapnya |
1480 | Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pengelolaan Koperasi | Selengkapnya |
1497 | Peran Tata Usaha dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Penataan Surat Masuk Surat Keluar | Selengkapnya |
1497 | Peran Tata Usaha dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Penataan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) | Selengkapnya |
1497 | E-Document untuk Menunjang Kinerja Institusi Pemerintahan | Selengkapnya |
1518 | Prosedur dan Teknis Pengisian Tabung Apar bagi Aparatur Pemadam Kebakaran Daerah yang Benar dan Profesional | Selengkapnya |
1518 | Manajemen Pengelolaan Keuangan Program Pemulihan Bencana yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel 2019-2020 | Selengkapnya |
1518 | Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Gedung 2021 | Selengkapnya |
1518 | Master Plan Mitigasi Bencana Terintegrasi sebagai Bagian Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Local Resources Empowerment | Selengkapnya |
1497 | Penatakelolaan Bagian Umum dan Rumah Tangga | Selengkapnya |
1497 | Optimalisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tupoksi/Tugas Teknis Tata Usaha (TU) di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
1497 | Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas, dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan PERPRES No. 29 Tahun 2014 | Selengkapnya |
1497 | Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
1497 | Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center) | Selengkapnya |
1497 | Koresponden dan Tata Naskah Dinas | Selengkapnya |
1497 | Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan | Selengkapnya |
1480 | Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Koperasi | Selengkapnya |
1480 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan | Selengkapnya |
1424 | Bimtek dan Diklat Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Bimtek dan Diklat Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019 | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | Selengkapnya |
1424 | Pengelolaan BUMD Secara Profesional Dan Akuntabel Berdasarkan Peraturan Pemerintah | Selengkapnya |
1424 | Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Kapitasi pada FKTP/Puskesmas serta Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD Puskesmas/Rumah Sakit melalui LPSE | Selengkapnya |
1424 | Tata Cara Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Diklat Optimalisasi & Manajemen Kinerja Rumah Sakit menggunakan metode BSC | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Medical Hypnosis | Selengkapnya |
1424 | Diklat Manpower Planning di Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Manajemen Kehumasan Rumah Sakit | Selengkapnya |
1424 | Diklat Manajemen DIKLAT Bagi Unit DIKLAT Rumah Sakit | Selengkapnya |
1468 | Pedoman Penanganan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 | Selengkapnya |
1468 | Jenis Bencana dan Cara Penanggulangan Bencana serta Penyelenggaraan Manajemen Logistik | Selengkapnya |
1468 | Tata Cara Penanganan Penanggulangan Bencana Alam | Selengkapnya |
1480 | Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan | Selengkapnya |
1480 | Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan | Selengkapnya |
1480 | Peningkatan Kapasitas bagi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa, dan Kelurahan | Selengkapnya |
1480 | Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan | Selengkapnya |
1480 | Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2019 | Selengkapnya |
1468 | Manajemen Bencana: Penguatan Manajemen Penanganan Bencana di Daerah | Selengkapnya |
1468 | Manajemen Logistik Bencana Alam | Selengkapnya |
1468 | Tata Cara Penyusunan Laporan Kesiapan Kondisi dan Analisis Potensi (LKKAP) tentang Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi Bencana | Selengkapnya |
1468 | Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan Sosial (BANSOS) | Selengkapnya |
1468 | Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Khusus Akibat Bencana Alam (LKKAP) | Selengkapnya |
1468 | Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana | Selengkapnya |
1424 | Bimtek Manajemen Advokasi dan Perlindungan Malpraktik di Rumah Sakit | Selengkapnya |
873 | Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah yang Efektif | Selengkapnya |
775 | Bimtek / Diklat Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014 | Selengkapnya |
775 | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi, dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah | Selengkapnya |
775 | Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek Vital | Selengkapnya |
775 | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi, dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai | Selengkapnya |
775 | Manajemen Konflik dan Krisis bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
775 | Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
775 | Sosialisasi dan Implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
775 | Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Regulasi, Peraturan Terbaru bagi Bendahara dan Bagian Kepegawaian di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Selengkapnya |
775 | Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) serta Standar Kompetensi Manajerial (SKM) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
775 | Rekrutmen CPNS dan Pengembangan Kompetensi PNS: Membangun Tenaga Kerja Berkualitas untuk Pemerintahan yang Efektif | Selengkapnya |
775 | Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda | Selengkapnya |
775 | Bimbingan Teknis Pembentukan Aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota di Indonesia: Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk Membentuk Pemerintahan Kelas Dunia | Selengkapnya |
775 | Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah: Mengacu pada PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011 | Selengkapnya |
775 | Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta Implementasi Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 | Selengkapnya |
775 | Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
775 | Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Penetapan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial PNS | Selengkapnya |
775 | Pengangkatan dan Hak serta Kewajiban Analis Kepegawaian | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, dan Perhitungan serta Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Penyusunan, Perhitungan, dan Penilaian Prestasi Kerja PNS | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil | Selengkapnya |
775 | Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, dan Pelaksana Serta Pejabat Fungsional | Selengkapnya |
775 | Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah serta Petunjuk Teknis PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil | Selengkapnya |
775 | Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil | Selengkapnya |
775 | Sosialisasi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS | Selengkapnya |
775 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji PNS | Selengkapnya |
775 | Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 | Selengkapnya |
511 | Implementasi Kebijakan E-Governmet Dan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan SKPD | Selengkapnya |
511 | Manajemen Kas Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah. | Selengkapnya |
511 | Tata Kelola Keuangan BUMD Perusahaan Umum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Layanan | Selengkapnya |
511 | Kebijakan Jabatan Fungsional Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
511 | Bimbingan Teknis Implementasi Standar Harga Satuan Regional Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Sesuai PP 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
511 | Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan SIMDA, serta Pengadministrasian Keuangan SKPD/OPD yang Akuntabel | Selengkapnya |
511 | Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial | Selengkapnya |
511 | Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PKM.05/2011) | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( PP No. 10 Tahun 2011) | Selengkapnya |
511 | Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah provinsi / kabupaten / kota Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ | Selengkapnya |
511 | Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
511 | Implementasi Kebijakan E-Government Pada Pemerintah Daerah Untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017 | Selengkapnya |
511 | Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) | Selengkapnya |
775 | Bimtek Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | Selengkapnya |
775 | Pedoman Penggajian PNS Sesuai PERPRES No.16 Tahun 2019, PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2019 | Selengkapnya |
775 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pengganti PP 46 Tahun 2011) | Selengkapnya |
775 | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil | Selengkapnya |
775 | Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2020 | Selengkapnya |
775 | Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan No. 25 Tahun 2020 | Selengkapnya |
775 | Implementasi PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS/ASN | Selengkapnya |
775 | Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Selengkapnya |
775 | Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara | Selengkapnya |
775 | Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara | Selengkapnya |
775 | Implementasi PERMENPAN RB No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (MTASN) Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Menuju Distem Merit | Selengkapnya |
511 | Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. | Selengkapnya |
873 | Asistensi Penyusunan RENJA dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah: Membangun Sinergi Antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Perencanaan Strategis | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 | Selengkapnya |
775 | Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
775 | Analisis Jabatan untuk Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemetaan Jabatan | Selengkapnya |
775 | Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait dengan Penilaian SKP dan Penilaian Angka Kredit | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Selengkapnya |
775 | Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Publik | Selengkapnya |
775 | Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi, dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah | Selengkapnya |
775 | Sistem Kepangkatan dan Pengembangan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN | Selengkapnya |
775 | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Efektif dan Efisien Sesuai dengan Permendagri No. 138 Tahun 2017 | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Mutasi Pegawai Daerah | Selengkapnya |
775 | Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Fungsional Guru | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Fungsional Tenaga Medis | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Selengkapnya |
873 | Asistensi Penyusunan LAKIP dan SAKIP: Mengukur Kinerja dan Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi | Selengkapnya |
775 | Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi CPNS dan PNS Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 | Selengkapnya |
775 | Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT dan SKM PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2020 | Selengkapnya |
775 | Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Pemerintah Daerah: Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun 2014 | Selengkapnya |
775 | Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019: Membahas Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
775 | Pengembangan Budaya PNS: Membangun Integritas dan Profesionalisme | Selengkapnya |
775 | Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) | Selengkapnya |
775 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi "SIPAMAN" Pelaporan Berkala Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Berbasis Online | Selengkapnya |
775 | Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) | Selengkapnya |
775 | Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Publik. | Selengkapnya |
775 | Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah, Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah, dan Standar Pelayanan Publik | Selengkapnya |
775 | Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
775 | Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan serta Pemberian Kenaikan Pangkat PNS | Selengkapnya |
775 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UU Ketenagakerjaan di Daerah | Selengkapnya |
775 | Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
775 | Tata Cara dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Melakukan Studi Banding Pekerjaan dalam atau Diluar Negeri bagi SKPD di Daerah | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Perumusan dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Selengkapnya |
775 | Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Umum | Selengkapnya |
775 | Proses Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Selengkapnya |
775 | Standar Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit Pelayanan | Selengkapnya |
775 | Pengembangan Pola Karier dan Kompetensi PNS | Selengkapnya |
775 | Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS | Selengkapnya |
775 | Bimtek Manajemen Talenta ASN berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pengujian Kelayakan, Pengangkatan, dan Promosi Jabatan Bagi PNS | Selengkapnya |
775 | Sosialisasi Etika dan Disiplin PNS dalam Lingkungan PEMDA Terkait SKP | Selengkapnya |
775 | Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Menpan atau PERMENPAN RB No. 29 Tahun 2020 | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA | Selengkapnya |
775 | Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi Birokrasi | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan | Selengkapnya |
775 | Strategi Terpadu Menghadapi Kebijakan Zero Growth Formasi PNS | Selengkapnya |
775 | Etika dan Disiplin PNS | Selengkapnya |
775 | Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pengubahan dan Penambahan Jabatan Pelaksana pada SKPD di Daerah | Selengkapnya |
775 | Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | Selengkapnya |
775 | Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap | Selengkapnya |
511 | Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2023 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD | Selengkapnya |
511 | Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawabannya | Selengkapnya |
511 | Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual | Selengkapnya |
511 | Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 | Selengkapnya |
511 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 | Selengkapnya |
511 | Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Akrual dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | Selengkapnya |
511 | Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah yang Efektif | Selengkapnya |
511 | Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan, dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD | Selengkapnya |
511 | Permendagri 123 Tahun 2018: Regulasi Hibah Bansos Berbasis APBD | Selengkapnya |
511 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 | Selengkapnya |
511 | Penyusunan PRA RKA APBD 2023 dan Keterkaitannya dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
511 | Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Pelaporan LKPD di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 | Selengkapnya |
511 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2023 | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD | Selengkapnya |
511 | Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya | Selengkapnya |
511 | Peningkatan Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan (Uang/Barang) | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya | Selengkapnya |
511 | Pengembangan Sistem Informasi Perbendaharaan Negara: Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal | Selengkapnya |
511 | Pemberian Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Perbendaharaan Negara | Selengkapnya |
511 | Perumusan Standar, Norma, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Perbendaharaan Negara | Selengkapnya |
511 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perbendaharaan Negara Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Selengkapnya |
511 | Penyiapan Perumusan Kebijakan di Bidang Perbendaharaan Negara | Selengkapnya |
511 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Piutang Kerugian Daerah | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
511 | Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Secara Efektif dan Efisien | Selengkapnya |
511 | Sosialisasi PMK No. 24/PMK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
511 | Implementasi PERMENDAGRI RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
511 | Strategi Menghadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta Teknis Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan | Selengkapnya |
511 | Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019. | Selengkapnya |
511 | Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2018. | Selengkapnya |
511 | Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2020. | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKPD) dalam Pelaksanaan APBD | Selengkapnya |
511 | Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD 2023 | Selengkapnya |
511 | Teknis dan Mekanisme Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah berdasarkan Regulasi Terbaru. | Selengkapnya |
511 | Bimtek Sosialisasi Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) | Selengkapnya |
511 | Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2022 | Selengkapnya |
259 | Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Bakti 2019 – 2024 Serta Peran SETWAN Dalam Penguatan Kelembagaan Secretariat DPRD | Selengkapnya |
511 | Implementasi Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 | Selengkapnya |
511 | Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan | Selengkapnya |
511 | Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2018. | Selengkapnya |
511 | Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
511 | Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara | Selengkapnya |
511 | Sosialisasi PMK Nomor 112/PMK.02/2020 dan PMK Nomor 119/PMK.02/2020: Standar Biaya Keluaran dan Masukan Tahun Anggaran 2021 | Selengkapnya |
511 | Teknis Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) | Selengkapnya |
511 | Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi Bendahara Satuan Kerja BLUD | Selengkapnya |
511 | Isu Strategis Pengelelolaan Perpajakan oleh Bendahara | Selengkapnya |
511 | Sistem dan Strategi Pengelolaan Pemanfaatan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | Selengkapnya |
511 | Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang, Jasa, dan Pajak | Selengkapnya |
511 | Kebijakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam APBD 2023 | Selengkapnya |
511 | Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
511 | Teknis dan Mekanisme Pertanggungjawaban Perbendaharaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
511 | Sosialisasi Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. | Selengkapnya |
511 | Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD | Selengkapnya |
511 | Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran | Selengkapnya |
511 | Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
511 | Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2023 | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2020 | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
511 | Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP): Memastikan Transparansi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Mengantisipasi Pemeriksaan Oleh BPK-RI dan Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
511 | Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan Menggunakan SIPTL: Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah | Selengkapnya |
511 | Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN): Membangun Pengawasan Keuangan yang Efektif dan Transparan | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP: Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
511 | Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD: Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Kepatuhan Pajak | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung | Selengkapnya |
511 | Implementasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Penerapan Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran Tahun 2020 Berdasarkan PMK No 78/PMK.02/2019 | Selengkapnya |
511 | Manajemen Risiko Kebijakan Anggaran: Mencegah dan Mengelola Risiko dalam Pengelolaan Anggaran | Selengkapnya |
511 | Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014 | Selengkapnya |
511 | Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan | Selengkapnya |
511 | Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
511 | Sosialisasi Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian | Selengkapnya |
511 | Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai | Selengkapnya |
511 | Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
511 | Penyusunan RKPD Tahun 2023: Membangun Rencana Pembangunan yang Terarah dan Berkelanjutan | Selengkapnya |
511 | Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan untuk Tahun 2023 dan Standar Biaya Keluaran Tahun 2023 | Selengkapnya |
511 | Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
511 | Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus pada Inspektorat, serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat sebagai Perwujudan Pelaksanaan Permendagri 57 Tahun 2007 | Selengkapnya |
511 | Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel dan Profesional | Selengkapnya |
511 | Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Berdasarkan Peraturan MENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014 | Selengkapnya |
511 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
511 | Perencanaan, Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
511 | Audit Keuangan, Audit Aset, dan Audit Kinerja Untuk Memperoleh dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Selengkapnya |
511 | Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2016: Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal PEMDA | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Penyajian Laporan dengan Sistem Akrual | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran UP, GU, TU dengan Penyajian Laporan dengan Sistem Akrual | Selengkapnya |
511 | Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Tahun 2023 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD | Selengkapnya |
511 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | Selengkapnya |
511 | Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran | Selengkapnya |
511 | Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI | Selengkapnya |
511 | Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost | Selengkapnya |
511 | Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD | Selengkapnya |
511 | Pelaksanaan Akuntansi Pusat dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Selengkapnya |
511 | Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Koperasi serta Analisis Laporan Keuangan Koperasi | Selengkapnya |
511 | Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual | Selengkapnya |
511 | Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020 | Selengkapnya |
511 | Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
511 | Standar Umum, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, serta Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) | Selengkapnya |
511 | Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014 | Selengkapnya |
511 | Pengelolaan Keuangan Bagi Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD | Selengkapnya |
511 | Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah, serta Perencanaan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri dan Luar Negeri Berdasarkan PERMENDAGRI 29 Tahun 2016 | Selengkapnya |
511 | Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
511 | Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku | Selengkapnya |
511 | Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA | Selengkapnya |
259 | Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD | Selengkapnya |
259 | Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota termasuk atau Penyuluhan Roadmap dan Grand Design Reformasi Birokrasi | Selengkapnya |
259 | Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPR | Selengkapnya |
259 | Optimalisasi Reses & Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara | Selengkapnya |
259 | Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 | Selengkapnya |
952 | Bimtek Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 | Selengkapnya |
952 | Bimtek / Diklat Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014 | Selengkapnya |
952 | Sosialisasi Permendagri Nomor 111, 112, 113, 114 Tahun 2014 Tentang Desa dan Penyusunan RPJMDes, APBDes, Akuntansi Keuangan Desa, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa | Selengkapnya |
952 | Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2017 serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 | Selengkapnya |
952 | Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 44 Tahun 2016 | Selengkapnya |
952 | Pelatihan Administrasi Desa | Selengkapnya |
952 | Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014 | Selengkapnya |
259 | Hak dan Kewajiban, Serta Uang Jasa Pengabdian bagi Anggota DPRD pada Akhir Masa Bakti | Selengkapnya |
259 | Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Didaerah | Selengkapnya |
259 | Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD | Selengkapnya |
259 | Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD | Selengkapnya |
259 | Peningkatan Kapasitas, Peran, dan Fungsi Anggota DPRD | Selengkapnya |
259 | Kapasitas, Peran, dan Fungsi Anggota DPRD Purnabakti | Selengkapnya |
259 | Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten | Selengkapnya |
259 | Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD | Selengkapnya |
259 | Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
259 | Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD | Selengkapnya |
259 | Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran | Selengkapnya |
259 | Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 120 Tahun 2019 | Selengkapnya |
259 | Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD | Selengkapnya |
259 | Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD | Selengkapnya |
952 | Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Fungsinya | Selengkapnya |
952 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi | Selengkapnya |
952 | Percepatan Penataan Kewenangan Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Termasuk Anggaran Dana Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Pengembangan Kerjasama Antar Desa untuk Pembangunan Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Perencanaan Desa dan Penyusunan RPJM Desa | Selengkapnya |
952 | Analisis Potensi Desa untuk Pengelolaan Desa Berbasis Potensi Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Penguatan Lembaga dan Perangkat Pemerintah Desa | Selengkapnya |
952 | Kebijakan Umum Tentang Desa | Selengkapnya |
952 | Peningkatan Kinerja, Serta Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Serta Seluruh Aparatur Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada APBD Desa | Selengkapnya |
952 | Pedoman Penyusunan Anggaran Desa | Selengkapnya |
952 | Sosialisasi dan Pelatihan Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah Desa | Selengkapnya |
952 | Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa | Selengkapnya |
952 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang Dilengkapi dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa serta Audit Pemeriksaan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa | Selengkapnya |
952 | Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) | Selengkapnya |
952 | Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa | Selengkapnya |
952 | Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan Swakelola | Selengkapnya |
952 | Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa | Selengkapnya |
952 | Manajemen Aset Desa | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Pembuatan RPJMDesa dan RKPDesa | Selengkapnya |
952 | Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | Selengkapnya |
952 | Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pedesaan | Selengkapnya |
952 | Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa | Selengkapnya |
952 | Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Selengkapnya |
259 | Optimalisasi Peran DPRD dalam Penganggaran, Pengawasan, dan Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota | Selengkapnya |
873 | Pedoman Pemeriksaan Aset Tetap | Selengkapnya |
1085 | Prosedur Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung serta Swakelola atas Barang dan Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1085 | Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi, dan Sensus Barang Daerah | Selengkapnya |
1085 | Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 | Selengkapnya |
1085 | Sosialisasi Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
1085 | Pedoman Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
1085 | Diklat dan Bimtek Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah dan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013 | Selengkapnya |
1085 | Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada) | Selengkapnya |
1085 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
1085 | Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
1085 | Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
1085 | Strategi dan Tata Cara Penghapusan Aset | Selengkapnya |
1085 | Pengelolaan Aset Daerah 2023 | Selengkapnya |
873 | Prosedur Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung serta Swakelola atas Barang dan Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
873 | Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
873 | Pedoman Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap | Selengkapnya |
873 | Pedoman Sensus Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
873 | Bimtek Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
873 | Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset | Selengkapnya |
873 | Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) | Selengkapnya |
873 | Bimtek tentang Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD) | Selengkapnya |
873 | Pedoman Tata Kelola Aset Daerah dalam Kerangka Reformasi Birokrasi | Selengkapnya |
873 | Pelatihan dan Bimtek: Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
873 | Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
873 | Pedoman Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
873 | Tata Cara dan Teknik Penilaian Aset Daerah | Selengkapnya |
873 | Pedoman Pengelolaan dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
1085 | SIMDA BMD Wujudkan GOOD GOVERNANCE | Selengkapnya |
1085 | Bimtek Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMD/BMN) sesuai PP.No.28 tahun 2020 | Selengkapnya |
259 | Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 | Selengkapnya |
259 | Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018 | Selengkapnya |
259 | Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD dalam Menunjang Kegiatan Dewan | Selengkapnya |
259 | Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait dengan Kedudukan Keuangan Protokoler DPRD | Selengkapnya |
259 | Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD dalam Manajemen Persidangan dan Risalah/Rapat | Selengkapnya |
259 | Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Legislasi DPRD dalam Pembentukan dan Program Legislasi | Selengkapnya |
259 | Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Bidang Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan dengan Orientasi pada Kepentingan Rakyat | Selengkapnya |
259 | Teknis dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan yang Sistematis dan Efektif | Selengkapnya |
259 | Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD | Selengkapnya |
259 | Penguatan Hard dan Soft Skill bagi Anggota DPRD Purnabakti | Selengkapnya |
259 | Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD | Selengkapnya |
259 | Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD | Selengkapnya |
259 | Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) | Selengkapnya |
259 | Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 | Selengkapnya |
1085 | Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
1085 | Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
1085 | Bimtek Akuntansi Penyusutan Aset Tetap | Selengkapnya |
1085 | Bimtek Sistem Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset Daerah | Selengkapnya |
1085 | Penghapusan dan Teknik Penilaian Aset Daerah | Selengkapnya |
1085 | Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
1085 | Bimtek Aset BMD - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
1085 | Manajemen Aset Daerah dan Penilaian serta Inventarisasi Aset Pemerintah | Selengkapnya |
259 | Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat) | Selengkapnya |
259 | Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
259 | Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD, Dan EKPPD | Selengkapnya |
259 | Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 | Selengkapnya |
259 | Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten | Selengkapnya |
952 | Peran Serta dan Struktur Pemerintah Desa sebagai Bagian dari Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 | Selengkapnya |
873 | Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya | Selengkapnya |
873 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
873 | Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dilengkapi Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah | Selengkapnya |
873 | Perenanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dilengkapi Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah | Selengkapnya |
873 | Perencanan dan Evaluasi RPJMD, RKPD Bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
873 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 | Selengkapnya |
873 | Penyusunan RKPD Tahun 2023 Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 | Selengkapnya |
873 | Penyusunan RKA SKPD dan RAPBD Tahun 2023 | Selengkapnya |
873 | Penyusunan Renstra, Renja, dan Indikator Kinerja OPD Sebagai Penguatan Kapasitas Kinerja OPD | Selengkapnya |
873 | Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 | Selengkapnya |
873 | Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2023 | Selengkapnya |
873 | Penyusunan PRA RKA APBD 2023 dan Keterkaitannya dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
873 | Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Berbasis SAK Dan SAP Berbasis Teknologi Sistem Informasi | Selengkapnya |
873 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD, dan EKPPD | Selengkapnya |
873 | Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
873 | Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost | Selengkapnya |
873 | Tata Cara Pelaporan LKPD di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Implementasi APBD Tahun Anggaran 2023 | Selengkapnya |
873 | Strategi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA, dan RAPBD Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
873 | Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
873 | Standar Penyusunan SOP Perencanaan Dan Review Program Perencanaan | Selengkapnya |
873 | Sosialisasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 | Selengkapnya |
873 | Sistem dan Strategi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, dan DPA | Selengkapnya |
873 | Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara | Selengkapnya |
873 | Rencana Strategis (RENSTRA) Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Selengkapnya |
873 | Proses Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku | Selengkapnya |
873 | Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK, dan Bendahara SKPD | Selengkapnya |
873 | Perencanaan, Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
873 | Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD | Selengkapnya |
873 | Penyusunan Anggaran Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu | Selengkapnya |
873 | Pedoman dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
873 | Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemerintah, Pembangunan, dan Kemasyarakatan | Selengkapnya |
873 | Manajemen Penyusunan, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD | Selengkapnya |
873 | Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2019: Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 | Selengkapnya |
873 | Implementasi PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020: Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 | Selengkapnya |
873 | Implementasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 | Selengkapnya |
873 | Implementasi Permendagri No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Penyusunan Pengendalian RKPD Tahun 2019 | Selengkapnya |
873 | Implementasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance | Selengkapnya |
873 | Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Selengkapnya |
873 | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
873 | Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RKPD Sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. | Selengkapnya |
873 | Bimtek Penyusunan Laporan Barang Habis Pakai Logistik Sesuai SAP Berbasis Teknologi Sistem Informasi | Selengkapnya |
873 | Pedoman dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Daerah Sesuai PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
873 | Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No. 53 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD | Selengkapnya |
873 | Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
873 | Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning: Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan | Selengkapnya |
873 | Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran: Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya | Selengkapnya |
873 | Penerapan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) | Selengkapnya |
873 | Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat | Selengkapnya |
873 | Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014 | Selengkapnya |
873 | Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah | Selengkapnya |
873 | Pelaksanaan dan Evaluasi RKPD Tahun 2020 | Selengkapnya |
873 | Pelaksanaan Akuntansi Pusat dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah | Selengkapnya |
873 | Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah | Selengkapnya |
873 | Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 | Selengkapnya |
873 | Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014 | Selengkapnya |
873 | Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur:Optimalkan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Menjadi PNS Sesuai Peraturan Kepegawaian | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Pengelolaan, Penganggaran, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa | Selengkapnya |
952 | Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014 | Selengkapnya |
952 | Kompetensi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa serta Manajemen BUMDes Tahun Anggaran 2023 | Selengkapnya |
952 | Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Selengkapnya |
952 | Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes) | Selengkapnya |
952 | Rencana Strategis (Renstra) Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Selengkapnya |
952 | Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa: Tata Cara Perencanaan, Penyusunan APBD Desa, Penatausahaan, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Aset Desa | Selengkapnya |
952 | Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa | Selengkapnya |
952 | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021: Memperkuat Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) | Selengkapnya |
952 | Penyusunan Rencana Usaha BUMDes | Selengkapnya |
952 | Pengelolaan Keuangan Desa: Dari Perencanaan Sampai Pelaporan | Selengkapnya |
952 | Pedoman Penyusunan Profil Desa: Mempresentasikan Identitas dan Potensi Desa secara Komprehensif | Selengkapnya |
952 | Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 | Selengkapnya |
952 | Sosialisasi PP 11 Tahun 2019: Memperkuat Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa | Selengkapnya |
952 | Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kepala Desa (Kades) dan Tim Pengendali Kemiskinan (TPK) | Selengkapnya |
952 | Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa | Selengkapnya |
952 | Bimtek Kinerja serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa: Penguatan Kapasitas dalam Pelayanan Publik | Selengkapnya |
952 | Diklat Penetapan Batas Desa: Meningkatkan Kompetensi dalam Menetapkan Batas Wilayah Desa | Selengkapnya |
952 | Bimtek Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Desa | Selengkapnya |
952 | Sosialisasi Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016 dan Permenkeu No. 48/PMK.07/2016: Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi | Selengkapnya |
952 | Bimtek Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022: Meningkatkan Pemahaman tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 | Selengkapnya |
952 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa | Selengkapnya |
873 | Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD - RKA SKPD | Selengkapnya |
873 | Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Dan Rencana Strategi Bisnis (RBS) Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bagi Badan Layanan Umum BLU/BLUD | Selengkapnya |
873 | Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
873 | Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 | Selengkapnya |
873 | Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 | Selengkapnya |
873 | Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
873 | Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP | Selengkapnya |
873 | Tata Cara Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penyusunan LAKIP Untuk Penguatan Kapasitas dan Kinerja OPD | Selengkapnya |
873 | Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
873 | Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Kas Terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual: Meningkatkan Akurasi dan Transparansi Keuangan | Selengkapnya |
952 | Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Serta Penatausahaan Perpajakkan Bagi Bendahara dan Sekretaris Desa | Selengkapnya |
952 | Penguatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa | Selengkapnya |
873 | Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual: Meningkatkan Akurasi dan Transparansi | Selengkapnya |
873 | Teknik Penyusunan RPJMD / RENSTRA: Mengarahkan Visi Pembangunan Daerah | Selengkapnya |
873 | Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual: Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi | Selengkapnya |
Bimtek Keuangan | Selengkapnya | |
Bimtek Kepegawaian | Selengkapnya | |
Bimtek Desa | Selengkapnya | |
Bimtek Perencanaan & Program | Selengkapnya | |
Bimtek DPRD dan Setwan | Selengkapnya | |
Bimtek Barang dan Aset | Selengkapnya | |
Bimtek Barang dan Jasa | Selengkapnya | |
Bimtek Perpajakan | Selengkapnya | |
Bimtek Kearsipan dan Perpustakaan | Selengkapnya | |
Bimtek Kehumasan dan Protokoler | Selengkapnya | |
Bimtek Legal Drafting | Selengkapnya | |
Bimtek Pariwisata | Selengkapnya | |
Bimtek PU (Pekerjaan Umum) | Selengkapnya | |
Bimtek Tata Kota & Lingkungan Hidup | Selengkapnya | |
Bimtek Satpol PP | Selengkapnya | |
Bimtek Perizinan (Penanaman Modal) | Selengkapnya | |
Bimtek Kesehatan | Selengkapnya | |
Bimtek Pertambangan | Selengkapnya | |
Bimtek Bidang Rumah Sakit dan BUMN BUMD | Selengkapnya | |
Bimtek Penanggulangan Bencana Alam | Selengkapnya | |
Bimtek Koperasi dan UMKM | Selengkapnya | |
Bimtek Pengarusutamaan Gender | Selengkapnya | |
Bimtek TU (Tata Usaha) | Selengkapnya | |
Bimtek Pemadam Kebakaran | Selengkapnya | |
Bimtek Kependudukan dan Catatan Sipil | Selengkapnya | |
Bimtek Sistem Informasi Geografis | Selengkapnya | |
Bimtek IOT (Internet of Things) 4.0 | Selengkapnya | |
Bimtek Kelurahan | Selengkapnya | |
Bimtek Kecamatan | Selengkapnya | |
Bimtek Ketahanan Pangan | Selengkapnya | |
Bimtek Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Selengkapnya | |
Bimtek Kesehatan BTCLS | Selengkapnya | |
Bimtek Kesehatan BLS / BHD | Selengkapnya | |
Bimtek BLUD RSUD BUMD | Selengkapnya |