Bimtek Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkenalkan kami Info Bimtek Nasional yang lebih dari 10 Tahun mengakomodasi para ASN (Aparatur Sipil Negara) mulai dari Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota serta perangkat daerah dari berbagai divisi atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk mendapatkan bimbingan teknis ( BIMTEK ) / pendidikan kilat ( DIKLAT ) diberbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Jayapura dan berbagai kota besar lainnya.

Kami mengundang Bpk / Ibu untuk mengikuti pelaksanaan Bimtek Kependudukan dan Catatan Sipil di tahun 2024, dengan beberapa materi dibawah ini:

TitleLink
1299Metode Pelaksanaan Pekerjaan Proyek KonstruksiSelengkapnya
1277Kemitraan Usaha Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi PariwisataSelengkapnya
1277Sosialisasi Kebijakan Promosi Pariwisata untuk Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan AfrikaSelengkapnya
1277Tata Cara Pengembangan Destinasi Pariwisata Melalui Eksistensi Sejarah dan Budaya LokalSelengkapnya
1277Pedoman Promosi Event Pariwisata DaerahSelengkapnya
1277Tata Cara Pengembangan SDM Pariwisata dan Sinergitas Antar Lembaga/Dinas Terkait dalam Pengembangan Daerah WisataSelengkapnya
1277Tata Cara Penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Daerah WisataSelengkapnya
1277Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar Asia PasifikSelengkapnya
1277Tata Cara Peningkatan Tata Kelola Destinasi WisataSelengkapnya
1277Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar EropaSelengkapnya
1277Workshop Pengembangan Wisata ReligiSelengkapnya
1277Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Merancang Media Promosi Destinasi PariwisataSelengkapnya
1277Sinergitas Promosi Pariwisata Pasar Asia Pasifik dengan Pelaku Industri PariwisataSelengkapnya
1277Tata Cara Pengembangan Paket Wisata Berbasis BudayaSelengkapnya
1299SPM dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Implementasi PP No 2 Tahun 2018Selengkapnya
1299Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan SungaiSelengkapnya
1299Tata Cara Pengendalian Pencemaran AirSelengkapnya
1299Dasar-Dasar AmdalSelengkapnya
1299Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan HidupSelengkapnya
1299Tata Cara dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan HidupSelengkapnya
1299Tata Cara Penyusunan dan Penilaian AmdalSelengkapnya
1299Tata Cara Pengelolaan Sampah TerpaduSelengkapnya
1299Mekanisme Pengelolaan Sanitasi dan Air BersihSelengkapnya
1299Tata Cara Pengelolaan Air Sungai Sebagai Air BersihSelengkapnya
1299Teknis Pembuatan Jalan dan JembatanSelengkapnya
1299Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Tata Ruang Bagi Kabupaten/KotaSelengkapnya
1277Pengembangan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat Destinasi PariwisataSelengkapnya
1277Tata Cara Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, ReklameSelengkapnya
1244Kehumasan dan Keprotokoleran: Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan dan Penerapan Keprotokoleran dalam Lingkup Ajudan Pimpinan, MC, dan Acara Table Manner di Lingkungan PemdaSelengkapnya
1244Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang Humas dan KeprotokolanSelengkapnya
1244Kebijakan Kehumasan dan Keprotokoleran serta Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Bidang Umum, Humas, dan Protokoler di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan PublikSelengkapnya
1244Manajemen KesekretariatanSelengkapnya
1244Fotografi Jurnalistik KehumasanSelengkapnya
1244Videografi KehumasanSelengkapnya
1244Jurnalistik Media Instansi Pemerintah dan PerusahaanSelengkapnya
1244Public Speaking dan Presentation Skill (Praktek dan Implementasi)Selengkapnya
1244Penulisan Jurnalistik KehumasanSelengkapnya
1244Master of Ceremony (MC) dan ProtokolerSelengkapnya
1244Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pengaturan Kehumasan dan Keprotokolan dalam Pelayanan Tamu DaerahSelengkapnya
1262Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRDSelengkapnya
1262Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRDSelengkapnya
1262Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri 120 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Produk Hukum DaerahSelengkapnya
1277Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pengembangan Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 2021Selengkapnya
1277Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPDA) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011)Selengkapnya
1262Optimalisasi Kinerja DPRD Melalui Pembuatan PERDA (Legal Drafting) serta Teknik Pembentukan Produk DaerahSelengkapnya
1262Optimalisasi Kinerja DPRD dan SKPD/OPD Melalui Pembuatan PERDA (Legal Drafting) serta Teknik Pembentukan Produk DaerahSelengkapnya
1262Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
1262Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.Selengkapnya
1262Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
1262Pelatihan Penyusunan PERDA Efektif dan AspiratifSelengkapnya
1262Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Selengkapnya
1262Prosedur dan Teknik Legal Drafting Peraturan DaerahSelengkapnya
1262Manajemen Legal Drafting dan Sistem Legislasi Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahSelengkapnya
1244Penyusunan dan Tata Cara Mekanisme Keprotokolan, Upacara, dan MC dalam Kehumasan PemerintahSelengkapnya
1387Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan DaerahSelengkapnya
1355Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten dan KotaSelengkapnya
1355Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota dan Rumah SakitSelengkapnya
1355Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten dan KotaSelengkapnya
1355Standar Nasional Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rumah SakitSelengkapnya
1355Bimtek Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)Selengkapnya
1355Strategi Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU dan BLUD Berdasarkan Pepres No. 16 Tahun 2018Selengkapnya
1355Bimtek Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
1355Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan MasyarakatSelengkapnya
1355Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah SakitSelengkapnya
1355Kursus Higiene Sanitasi Makanan dan MinumanSelengkapnya
1355Penyehatan AirSelengkapnya
1355Bimtek Konsolidasi Laporan Keuangan BLUDSelengkapnya
1355Bimtek / Diklat Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019Selengkapnya
1355Bimtek / Diklat Penyehatan Air serta Kursus Higiene Sanitasi Makanan dan MinumanSelengkapnya
1355Pelatihan Kepemimpinan untuk Manajemen Rumah SakitSelengkapnya
1355Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran OrganisasiSelengkapnya
1355Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan KotaSelengkapnya
1355Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah SakitSelengkapnya
1355Komunikasi Perubahan dan PerilakuSelengkapnya
1355Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa SiagaSelengkapnya
1355Fasilitator Pemberdayaan MasyarakatSelengkapnya
1355Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Mekanisme Akreditasi PuskesmasSelengkapnya
1355Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah TanggaSelengkapnya
1355Bimtek/Diklat Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Tahun Anggaran 2020Selengkapnya
1355Bimtek Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat dengan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa TenderSelengkapnya
1355Kesehatan Reproduksi RemajaSelengkapnya
1355Penyelesaian Kerugian Negara Lingkungan InstansiSelengkapnya
1317Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan TerlatihSelengkapnya
1317Peningkatan Kapasitas Anggota Polisi Pamong Praja dan Penegakan PerdaSelengkapnya
1317Tata Cara Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PPSelengkapnya
1317Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PPSelengkapnya
1317Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan BerkualitasSelengkapnya
1317Peran Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban UmumSelengkapnya
1317Tata Cara Pengangkatan Jabatan Fungsional Polisi Pamong PrajaSelengkapnya
1317Mekanisme dan Strategi Intelijen Satpol PPSelengkapnya
1317Tata Cara Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Bagian Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PPSelengkapnya
1317Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara Ketertiban dan Keamanan di DaerahSelengkapnya
1317Tata Cara Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong PrajaSelengkapnya
1317Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PPSelengkapnya
1317Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahSelengkapnya
1317Implementasi Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya
1333Ketentuan Terbaru Penanaman Modal Berdasarkan Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013Selengkapnya
1333Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)Selengkapnya
1333Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Pemerintahan Daerah (LP3D)Selengkapnya
1333Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal DaerahSelengkapnya
1333Pedoman Perencanaan, Regulasi, dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan PerizinanSelengkapnya
1333Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)Selengkapnya
1333Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman ModalSelengkapnya
1333Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategi DaerahSelengkapnya
1333Sosialisasi Pelayanan PerizinanSelengkapnya
1333Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis DaerahSelengkapnya
1317Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya
1299Manajemen Proyek KonstruksiSelengkapnya
1244Manajemen Kehumasan di Instansi PemerintahSelengkapnya
1161Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh SOPD atas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa serta Belanja APBD Pasca Berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018, PMK-99/PMK.03/2018, dan PMK Nomor PMK-9/PMK.03/2018Selengkapnya
1161Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Selengkapnya
1161Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Wajib PajakSelengkapnya
1161Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahSelengkapnya
1161Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Selengkapnya
1161Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaSelengkapnya
1161Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah 2021Selengkapnya
1161Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah.Selengkapnya
1130Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Secara Swakelola, Evaluasi Penawaran, HPS, Dokumen Kontrak Atas Pengadaan Barang dan JasaSelengkapnya
1130Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015Selengkapnya
1130Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
1130Pointers Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden tentang Pengadaan Barang dan JasaSelengkapnya
1161Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di IndonesiaSelengkapnya
1161Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Selengkapnya
1161Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas dan Model Pelayanan Publik bagi Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan DaerahSelengkapnya
1161Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan PajakSelengkapnya
1161Audit Perpajakan OPD 2021Selengkapnya
1161Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE, dan Kontrak PengadaanSelengkapnya
1161Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
1161Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015Selengkapnya
1161Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)Selengkapnya
1161Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak DaerahSelengkapnya
1161Bimbingan Teknis Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi DaerahSelengkapnya
1161Optimalisasi Pemungutan dan Penggalian Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahSelengkapnya
1161Sosialisasi PMK No. 39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima Atas PMK No. 16/PMK.03/2013Selengkapnya
1161Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan PP No. 55/2016 serta Permendagri No. 105/2016Selengkapnya
1130Peningkatan Kompetensi PBJ Pemerintah: Penyusunan HPS dan Kontrak PengadaanSelengkapnya
1130Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Selengkapnya
1130Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur PengawasanSelengkapnya
1130Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Tingkat LanjutSelengkapnya
1130Audit Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
1130Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
1130Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
1130Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
1130Ujian Sertifikasi PBJ Berbasis Komputer yang Difasilitasi oleh LKPPSelengkapnya
1130Tryout dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
1130Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Selengkapnya
873Pedoman Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik DaerahSelengkapnya
873Pedoman Penatausahaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
1130Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
1130Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga PemerintahSelengkapnya
1130Mekanisme Pengadaan Tanpa TenderSelengkapnya
1130Bimbingan Teknis Penyusunan HPS pada Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSelengkapnya
1130Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018Selengkapnya
1130Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa TenderSelengkapnya
1130Bimtek Jasa Konstruksi bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur PengawasanSelengkapnya
1130Teknik Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ULP KLDISelengkapnya
1130Tata Kerja Tim dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/JasaSelengkapnya
1130Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwakelolaSelengkapnya
1130Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.Selengkapnya
1130Diklat Pointers Perubahan IV Perpress No. 54 Tahun 2010 ( Perpress No. 4 Tahun 2015 ) dan Inpress No. 1 Tahun 2015.Selengkapnya
1130Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di DesaSelengkapnya
1130Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
873Pengurus Barang OPD dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSelengkapnya
1244Kehumasan dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra PemerintahSelengkapnya
1200Pengatalogan Deskriptif Berbasis RDASelengkapnya
1200Manajemen PerpustakaanSelengkapnya
1200Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan DigitalSelengkapnya
1200Teknis Pengelolaan Perpustakaan InpassingSelengkapnya
1200Korespondensi dan Tata Naskah DinasSelengkapnya
1200Korespondensi dan Tata Naskah DinasSelengkapnya
1200Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan PERPRES No. 29 Tahun 2014Selengkapnya
1200Tatacara Pengelolaan Kearsipan yang Praktis dan EfisienSelengkapnya
1200Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010Selengkapnya
1200Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis.Selengkapnya
1200Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi PemerintahanSelengkapnya
1200Pengelolaan Informasi PerpustakaanSelengkapnya
1200Penyuluh Minat dan Gemar MembacaSelengkapnya
1200Pengenalan PerpustakaanSelengkapnya
1244MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu DaerahSelengkapnya
1244Peningkatan Tupoksi Humas dan Protokol, Ajudan Sekpri, Aspri Didalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan PrimaSelengkapnya
1200Kearsipan Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis Sesuai Perka Anri Nomor 9 Tahun 2018Selengkapnya
1200Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012Selengkapnya
1200Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang KearsipanSelengkapnya
1200Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
1200Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Dan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan KotaSelengkapnya
1200Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan NasionalSelengkapnya
1200Diklat TOT( Training of Trainers ) PerpustakaanSelengkapnya
1200Penulisan Karya IlmiahSelengkapnya
1200Penyusunan BibliografiSelengkapnya
1200E-Document untuk Menunjang Kinerja Institusi PemerintahanSelengkapnya
1200E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan, gunakan tag html untuk digunakan di wordpress visual editor dan gunakan tag headingSelengkapnya
1161Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi PemerintahSelengkapnya
1161Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMDSelengkapnya
1161Tata Cara Pengisian dan Pelaporan e-SPT Bagi Instansi PemerintahSelengkapnya
1161Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)Selengkapnya
1161Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Selengkapnya
1161Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009Selengkapnya
1161Kewajiban Perpajakan bagi Instansi PemerintahSelengkapnya
1161Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUDSelengkapnya
1161Sosialisasi PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan PerpajakanSelengkapnya
1161Sosialisasi Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi DaerahSelengkapnya
1161Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi DaerahSelengkapnya
1161Pengelolaan Pajak Bagi Belanja yang Bersumber dari APBDSelengkapnya
1161Pajak Berbasis Elektronik (eBilling)Selengkapnya
1161Penyuluhan Pajak DaerahSelengkapnya
1200Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
1200Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital dan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi PemerintahSelengkapnya
1200Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan, dan Penyelamatan Arsip Vital Khusus Pemerintah DaerahSelengkapnya
1200Bimtek dan Diklat Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip DinamisSelengkapnya
1200Peran Tata Usaha dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Penataan Surat Masuk dan SuratSelengkapnya
1200Tata Kearsipan PemerintahSelengkapnya
1200Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 135/2017 Perubahan Atas Permendagri No. 78/2012 Serta PP No. 28/2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009 Tentang KearsipanSelengkapnya
1200Manajemen Kehumasan di Instansi PemerintahSelengkapnya
1200Pengelolaan Kearsipan di DaerahSelengkapnya
1200Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)Selengkapnya
1161Jurusita Pajak DaerahSelengkapnya
1161Perpajakan: Penilaian Pajak Daerah PBB P2Selengkapnya
1584Peran Kesbangpol Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan BangsaSelengkapnya
1566Optimalisasi Peran KecamatanSelengkapnya
1566Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan KelurahanSelengkapnya
1566Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang KecamatanSelengkapnya
1566Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan KelurahanSelengkapnya
1566Peningkatan Kapasitas bagi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa, dan KelurahanSelengkapnya
1566Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Aparatur Kecamatan dan KelurahanSelengkapnya
1566Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)Selengkapnya
1553Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Kelurahan Bagi Pemerintah Kota (Kelurahan) Se-IndonesiaSelengkapnya
1553Pengelolaan Dana Kelurahan bagi Lurah dan Camat StafSelengkapnya
1553Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan KelurahanSelengkapnya
1553Pengelolaan Dana Bagi Aparatur KelurahanSelengkapnya
1566Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk Meningkatkan KinerjaSelengkapnya
1566Pengelolaan Website Kelurahan, Kecamatan, dan OPDSelengkapnya
1566Peningkatan Tupoksi CamatSelengkapnya
1584Sistem Deteksi Dini, Cegah Dini, dan Sistem Penanganan Konflik SosialSelengkapnya
1584Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Partai PolitikSelengkapnya
1584Mekanisme Penanganan Pelanggaran HAM Bagi Aparatur PemerintahSelengkapnya
1584Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Potensi AncamanSelengkapnya
1584Pemantapan Kesadaran Bela Negara Bagi Masyarakat dan AparaturSelengkapnya
1584Antisipasi dan Pengelolaan Konflik Sosial dan Publik bagi Aparatur PemerintahSelengkapnya
1578Analisis Ketersediaan Pangan Utama, PPH, dan NBM Tahun 2021Selengkapnya
1578Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan PanganSelengkapnya
1578Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengembangan B2SA dan Analisis Konsumsi PanganSelengkapnya
1578Manajemen Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Kemandiran dan Ketahanan PanganSelengkapnya
1578Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)Selengkapnya
1553Peningkatan Kompetensi Aparatur KelurahanSelengkapnya
1553Pengelolaan Dana Kelurahan Sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018Selengkapnya
1530Penguatan Kapasitas Aparatur Dalam Menjalankan TOPOKSI, Meningkatkan Kualitas Pelayanan, dan Manajemen KependudukanSelengkapnya
1530Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat, dan TepatSelengkapnya
1530Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data KependudukanSelengkapnya
1530Tata Cara Registrasi Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Petugas Kelurahan, Kecamatan, dan DinasSelengkapnya
1518Keselamatan Kesehatan Kerja dan Pelatihan Pemadam KebakaranSelengkapnya
1518Penguatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan FungsiSelengkapnya
1518Pemadam Kebakaran: Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi KebakaranSelengkapnya
1518Teori Dasar Kebakaran: Pengenalan Peralatan Unit Pompa dan Unit RescueSelengkapnya
1518Dasar Kedisiplinan Aparatur Pemadam KebakaranSelengkapnya
1518Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam KebakaranSelengkapnya
1518Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di DaerahSelengkapnya
1530Teknik Kependudukan dalam Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK)Selengkapnya
1530Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan SipilSelengkapnya
1530Kependudukan: Tujuan Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan 2021Selengkapnya
1553Mekanisme Penyaluran Dana KelurahanSelengkapnya
1553Dana Kelurahan Serta Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sesuai Dengan Permendagri No.130 Tahun 2018Selengkapnya
1553Penyusunan RKA di kelurahan dan Mekanisme Penyelenggaran Pengadaan Barang / Jasa di KelurahanSelengkapnya
1547Tata Cara Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) Pemetaan Jalan Berbasis WebSelengkapnya
1547Manajemen Informasi Data Spasial Geografis Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG)Selengkapnya
1547Program Sistem Informasi Geografis (GIS) Tingkat DasarSelengkapnya
1547Tata Cara Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) untuk Pemetaan JalanSelengkapnya
1547Tata Cara Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) pada Bidang PerikananSelengkapnya
1547Tata Cara Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) pada Bidang PertanianSelengkapnya
1547Tata Cara Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) pada Bidang KependudukanSelengkapnya
1530Pelatihan Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan SipilSelengkapnya
1518RISPK: Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi KebakaranSelengkapnya
873Pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) sebagai persiapan pelaksanaan Pilkada 2024Selengkapnya
1598Bimtek Manajemen Informasi dan Rekam Medik (MIRM) Sesuai Standar Akreditasi Rumah SakitSelengkapnya
1598Bimtek/Diklat BUMN, BUMD tentang Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas IndonesiaSelengkapnya
1598Bimtek/Diklat BLUD, BUMN, BUMD tentang Sistem dan Strategi Pengelolaan Pemanfaatan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Selengkapnya
1598Bimtek/Pelatihan Sosialisasi Permendagri No. 118 Tahun 2018Selengkapnya
1598Bimtek Service Excellence Rumah SakitSelengkapnya
1598Bimtek Manajemen Filling, Retensi, dan Pemusnahan Berkas Rekam MedisSelengkapnya
1598Bimtek/Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)Selengkapnya
1598Bimtek/Pelatihan Akreditasi Rumah Sakit Standar NasionalSelengkapnya
1598Bimtek Manajemen Diklat Rumah SakitSelengkapnya
1598Bimtek Manajemen Risiko K3 Rumah SakitSelengkapnya
1598Bimtek/ Pelatihan Pembentukan dan Penguatan Satuan Pengendali Internal (SPI) BLUDSelengkapnya
1598Bimtek / Pelatihan Manajemen Kehumasan Rumah SakitSelengkapnya
1598Bimtek / Pelatihan Optimalisasi & Manajemen Kinerja Rumah Sakit menggunakan metode BSCSelengkapnya
1598Bimtek Manajemen Filling, Retensi, dan Pemusnahan Berkas Rekam MedisSelengkapnya
775SKP Praktek menggunakan AplikasiSelengkapnya
775Pembaharuan Pengaturan Angka Kredit Jabatan Fungsional Sesuai Permenpan RB No.1 Tahun 2023, Tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jabatan FungsionalSelengkapnya
775Permenpan RB No.6 Tahun 2022Selengkapnya
775Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023Selengkapnya
Bimtek Pelatihan MCP (Monitoring Center for Prevention)Selengkapnya
1598Bimtek/Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit/Badan Layanan Umum DaerahSelengkapnya
1598Bimtek/Diklat Audit Internal Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
1598Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
1598Bimtek / Diklat Rumah Sakit Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
1598Bimtek/ Diklat Pengelolaan Keuangan dan Proses Akuntansi pada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
1598Bimtek/ Diklat Pedoman Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES) dan Obat dengan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa TenderSelengkapnya
1598Bimtek/ Pelatihan Implementasi PPK BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikSelengkapnya
1598Bimtek Persiapan Survei Ulang (Re-Akreditasi) PuskesmasSelengkapnya
1598Bimtek Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUDSelengkapnya
1598Bimtek Pengelolaan Keuangan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Selengkapnya
1598Bimtek Manajemen Bangsal Keperawatan Rumah SakitSelengkapnya
1598Bimtek Penyusunan Statuta Rumah Sakit (Hospital By-Laws)Selengkapnya
1598Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah SakitSelengkapnya
1598Bimtek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDL) Rumah SakitSelengkapnya
1598Bimtek Penyusunan RBA BLUD Terkait Permendagri No. 90 Tahun 2019Selengkapnya
1598Bimtek/Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUDSelengkapnya
1584Sosialisasi Pemilu Serentak Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017Selengkapnya
1584Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur KesbangpolSelengkapnya
1584Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) KesbangpolSelengkapnya
1598Bimtek Sosialisasi PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang PerumahsakitanSelengkapnya
1598Kebijakan dan Mekanisme Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUDSelengkapnya
1598Bimtek Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD)Selengkapnya
1598Bimtek Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
1598Bimtek Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)Selengkapnya
1598Bimtek/ Pelatihan Persiapan Puskesmas dan Rumah Sakit Menuju BLUDSelengkapnya
1598Bimtek/ Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis Rumah SakitSelengkapnya
1598Bimtek Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)Selengkapnya
1598Bimtek Penerapan Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
1598Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM) PuskesmasSelengkapnya
1598Bimtek/ Pelatihan Strategi Perencanaan dan Pelaporan Keuangan BLUDSelengkapnya
1598Pelatihan Komunikasi Efektif Bagi Staf Rumah SakitSelengkapnya
1598Bimtek Penyusunan Pola Tata Kelola dan SOP Keuangan BLU/BLUDSelengkapnya
1598Pelatihan Internal Audit untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah SakitSelengkapnya
1584Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai PolitikSelengkapnya
1518Tata Cara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran / Damkar dalam Pemahaman Menjalankan Tugas Pokok, Fungsi, dan WewenangSelengkapnya
1424Diklat Leadership for DoctorSelengkapnya
1424Bimtek Penyusunan Kontrak Kerjasama antara Dokter dan Rumah SakitSelengkapnya
1424Diklat Penghitungan Unit Cost Rumah SakitSelengkapnya
1424Bimtek Pengembangan Karir Perawat Berbasis Kompetensi di Rumah SakitSelengkapnya
1424Bimtek Penerapan Kode Etik dan Hukum Dalam Keperawatan Rumah SakitSelengkapnya
1424Optimalisasi Pengelolaan BUMN dalam Rangka Peningkatan Pendapatan DaerahSelengkapnya
1424Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 ( Perubahan Perpres No.54 tahun 2010) Pemanfaatan E-Katalog Obar/Alkes untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan Perpres No.4/2015(Dilengkapi dengan Aplikasi e-Purchasing dan Penyusunan Kontrak)Selengkapnya
1424Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan MasyarakatSelengkapnya
1424Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas IndonesiaSelengkapnya
1411Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu BaraSelengkapnya
1411Audit PNBP Sub Sektor Mineral dan Batu BaraSelengkapnya
1411Evaluasi Cadangan Bahan GalianSelengkapnya
1424Diklat Penyusunan Rencana Strategis Rumah SakitSelengkapnya
1424Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Bidang Layanan MedisSelengkapnya
1424Bimtek Perpajakan Rumah SakitSelengkapnya
1424Bimtek K3 Rumah SakitSelengkapnya
1424Diklat Business Plan Rumah SakitSelengkapnya
1424Bimtek Building Corporate Culture Rumah SakitSelengkapnya
1424Diklat Basic HypnoBirthing for Midwives & ParamedicsSelengkapnya
1424Bimtek Audit Operasional Rumah SakitSelengkapnya
1424Bimtek Strategi Pelayanan KeperawatanSelengkapnya
1424Diklat Sistem Informasi Manajemen Rumah SakitSelengkapnya
1424Bimtek Service Excellence Bagi Staf Medis dan Non-Medis Rumah SakitSelengkapnya
1424Diklat Service Excellence Bagi Petugas Keamanan di Rumah SakitSelengkapnya
1424Bimtek Quality Control dan Quality Assurance Rumah SakitSelengkapnya
1424Diklat Professional Clinical HypnotherapySelengkapnya
1411Tata Cara Perhitungan Royalti Mineral dan Batu BaraSelengkapnya
1411Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) pada Bidang PertambanganSelengkapnya
1387Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Selengkapnya
1387Pengendalian Pencemaran AirSelengkapnya
1387Penyusunan dan Penilaian AmdalSelengkapnya
1387Pengelolaan Sampah TerpaduSelengkapnya
1387Sosialisasi PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan PERDA tentang RPJMD, RPJMD dan Perubahan RPJMD, RPJMD, RKPD Provinsi/Kabupaten/KotaSelengkapnya
1387Tata Cara Pengendalian Pencemaran AirSelengkapnya
1387Dasar-Dasar Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)Selengkapnya
1387Tata Cara Penyelesaian Lingkungan HidupSelengkapnya
1387Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan HidupSelengkapnya
1387Tata Cara dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan HidupSelengkapnya
1387Tata Cara Penyusunan dan Penilaian AmdalSelengkapnya
1387Syarat Tertib Administrasi Menuju Good GovernanceSelengkapnya
1387Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan HidupSelengkapnya
1387Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berwawasan Lingkungan Sesuai Amanat UU No. 18 Tahun 2008Selengkapnya
1411Mekanisme Evaluasi Dokumen Amdal Bidang PertambanganSelengkapnya
1411Tata Cara Monitoring dan Pengawasan PertambanganSelengkapnya
1411Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan RakyatSelengkapnya
1411Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017Selengkapnya
1411Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Instansi Pemerintah sebagai Wujud Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang BertanggungjawabSelengkapnya
1387Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)Selengkapnya
1387Pedoman dan Tata Kelola Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi PemukimanSelengkapnya
1387Strategi dan Teknik Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018Selengkapnya
1387Pengelolaan Sampah dan Teknik PengomposanSelengkapnya
1387Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank SampahSelengkapnya
1387Tata Cara Penyelesaian Dampak Lingkungan HidupSelengkapnya
1387Tata Cara Pengelolaan Sampah TerpaduSelengkapnya
1518Tata Cara Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Gedung dan Tata Cara Penyelamatan Korban dengan Simulasi Pemadaman ApiSelengkapnya
1495Wujudkan Kesetaraan Gender dengan Perkuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Lintas SektorSelengkapnya
1495Penegakan Etika dan Profesionalisme Perempuan Terhadap Kepemimpinan dan Pembangunan Berkelanjutan Serta Pedoman Umum Pengurustamaan Gender di DaerahSelengkapnya
1495Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)Selengkapnya
1495Strategi Pembangunan Daerah Berbasis Gender dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak AnakSelengkapnya
1495Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat oleh Gerakan PKK Serta Peran Perempuan Berkualitas di Segala Bidang dalam Mewujudkan Pembangunan di DaerahSelengkapnya
1495Pentingnya dan Perlunya Peranan Pemuda dan Gender dalam Pembangunan DaerahSelengkapnya
1495Peran dan Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan DaerahSelengkapnya
1495Strategi yang Dilakukan Secara Rasional dan Sistematik untuk Mencapai dan Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan GenderSelengkapnya
1495Kebijakan Pembangunan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Sistem dan Mekanisme Pelaksanaan Strategis Pengurustamaan GenderSelengkapnya
1495Tata Cara Peningkatan Kapasitas Kader PKK Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa dalam Membantu Menjalankan Program PemerintahSelengkapnya
1480Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pengelolaan KoperasiSelengkapnya
1497Peran Tata Usaha dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Penataan Surat Masuk Surat KeluarSelengkapnya
1497Peran Tata Usaha dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Penataan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)Selengkapnya
1497E-Document untuk Menunjang Kinerja Institusi PemerintahanSelengkapnya
1518Prosedur dan Teknis Pengisian Tabung Apar bagi Aparatur Pemadam Kebakaran Daerah yang Benar dan ProfesionalSelengkapnya
1518Manajemen Pengelolaan Keuangan Program Pemulihan Bencana yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel 2019-2020Selengkapnya
1518Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Gedung 2021Selengkapnya
1518Master Plan Mitigasi Bencana Terintegrasi sebagai Bagian Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Local Resources EmpowermentSelengkapnya
1497Penatakelolaan Bagian Umum dan Rumah TanggaSelengkapnya
1497Optimalisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tupoksi/Tugas Teknis Tata Usaha (TU) di Lingkungan Instansi Pemerintah DaerahSelengkapnya
1497Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas, dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan PERPRES No. 29 Tahun 2014Selengkapnya
1497Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
1497Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)Selengkapnya
1497Koresponden dan Tata Naskah DinasSelengkapnya
1497Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi PemerintahanSelengkapnya
1480Manajemen Risiko dalam Pengelolaan KoperasiSelengkapnya
1480Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan KelurahanSelengkapnya
1424Bimtek dan Diklat Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kabupaten/Kota dan Rumah SakitSelengkapnya
1424Bimtek dan Diklat Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019Selengkapnya
1424Bimtek Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan yang AkuntabelSelengkapnya
1424Pengelolaan BUMD Secara Profesional Dan Akuntabel Berdasarkan Peraturan PemerintahSelengkapnya
1424Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Kapitasi pada FKTP/Puskesmas serta Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD Puskesmas/Rumah Sakit melalui LPSESelengkapnya
1424Tata Cara Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional pada Rumah SakitSelengkapnya
1424Diklat Optimalisasi & Manajemen Kinerja Rumah Sakit menggunakan metode BSCSelengkapnya
1424Bimtek Medical HypnosisSelengkapnya
1424Diklat Manpower Planning di Rumah SakitSelengkapnya
1424Bimtek Manajemen Kehumasan Rumah SakitSelengkapnya
1424Diklat Manajemen DIKLAT Bagi Unit DIKLAT Rumah SakitSelengkapnya
1468Pedoman Penanganan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007Selengkapnya
1468Jenis Bencana dan Cara Penanggulangan Bencana serta Penyelenggaraan Manajemen LogistikSelengkapnya
1468Tata Cara Penanganan Penanggulangan Bencana AlamSelengkapnya
1480Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang KecamatanSelengkapnya
1480Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan KelurahanSelengkapnya
1480Peningkatan Kapasitas bagi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa, dan KelurahanSelengkapnya
1480Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Aparatur Kecamatan dan KelurahanSelengkapnya
1480Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2019Selengkapnya
1468Manajemen Bencana: Penguatan Manajemen Penanganan Bencana di DaerahSelengkapnya
1468Manajemen Logistik Bencana AlamSelengkapnya
1468Tata Cara Penyusunan Laporan Kesiapan Kondisi dan Analisis Potensi (LKKAP) tentang Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi BencanaSelengkapnya
1468Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan Sosial (BANSOS)Selengkapnya
1468Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Khusus Akibat Bencana Alam (LKKAP)Selengkapnya
1468Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan BencanaSelengkapnya
1424Bimtek Manajemen Advokasi dan Perlindungan Malpraktik di Rumah SakitSelengkapnya
873Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah yang EfektifSelengkapnya
775Bimtek / Diklat Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014Selengkapnya
775Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi, dan Profesionalisme Sebagai Aparatur DaerahSelengkapnya
775Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek VitalSelengkapnya
775Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi, dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNSSelengkapnya
775Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja PegawaiSelengkapnya
775Manajemen Konflik dan Krisis bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah DaerahSelengkapnya
775Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Pemerintah DaerahSelengkapnya
775Sosialisasi dan Implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
775Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Regulasi, Peraturan Terbaru bagi Bendahara dan Bagian Kepegawaian di Lingkungan Dinas Perindustrian dan PerdaganganSelengkapnya
775Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) serta Standar Kompetensi Manajerial (SKM) PNS di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
775Rekrutmen CPNS dan Pengembangan Kompetensi PNS: Membangun Tenaga Kerja Berkualitas untuk Pemerintahan yang EfektifSelengkapnya
775Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/DudaSelengkapnya
775Bimbingan Teknis Pembentukan Aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota di Indonesia: Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk Membentuk Pemerintahan Kelas DuniaSelengkapnya
775Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah: Mengacu pada PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011Selengkapnya
775Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta Implementasi Permenpan Nomor 41 Tahun 2018Selengkapnya
775Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
775Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DaerahSelengkapnya
775Tata Cara Penetapan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial PNSSelengkapnya
775Pengangkatan dan Hak serta Kewajiban Analis KepegawaianSelengkapnya
775Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, dan Perhitungan serta Penetapan Angka Kredit Jabatan GuruSelengkapnya
775Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNSSelengkapnya
775Tata Cara Penyusunan, Perhitungan, dan Penilaian Prestasi Kerja PNSSelengkapnya
775Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri SipilSelengkapnya
775Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, dan Pelaksana Serta Pejabat FungsionalSelengkapnya
775Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah serta Petunjuk Teknis PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilSelengkapnya
775Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri SipilSelengkapnya
775Sosialisasi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNSSelengkapnya
775Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji PNSSelengkapnya
775Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016Selengkapnya
511Implementasi Kebijakan E-Governmet Dan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan SKPDSelengkapnya
511Manajemen Kas Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.Selengkapnya
511Tata Kelola Keuangan BUMD Perusahaan Umum Daerah Dalam Rangka Peningkatan LayananSelengkapnya
511Kebijakan Jabatan Fungsional Dalam Pengelolaan Keuangan DaerahSelengkapnya
511Bimbingan Teknis Implementasi Standar Harga Satuan Regional Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Sesuai PP 12 Tahun 2019Selengkapnya
511Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan SIMDA, serta Pengadministrasian Keuangan SKPD/OPD yang AkuntabelSelengkapnya
511Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah dan Bantuan SosialSelengkapnya
511Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PKM.05/2011)Selengkapnya
511Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( PP No. 10 Tahun 2011)Selengkapnya
511Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah provinsi / kabupaten / kota Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJSelengkapnya
511Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
511Implementasi Kebijakan E-Government Pada Pemerintah Daerah Untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan DaerahSelengkapnya
511Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017Selengkapnya
511Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)Selengkapnya
775Bimtek Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Selengkapnya
775Pedoman Penggajian PNS Sesuai PERPRES No.16 Tahun 2019, PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2019Selengkapnya
775Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pengganti PP 46 Tahun 2011)Selengkapnya
775Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri SipilSelengkapnya
775Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2020Selengkapnya
775Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan No. 25 Tahun 2020Selengkapnya
775Implementasi PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS/ASNSelengkapnya
775Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilSelengkapnya
775Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
775Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
775Implementasi PERMENPAN RB No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (MTASN) Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Menuju Distem MeritSelengkapnya
511Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.Selengkapnya
873Asistensi Penyusunan RENJA dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah: Membangun Sinergi Antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Perencanaan StrategisSelengkapnya
775Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015Selengkapnya
775Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahSelengkapnya
775Analisis Jabatan untuk Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemetaan JabatanSelengkapnya
775Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait dengan Penilaian SKP dan Penilaian Angka KreditSelengkapnya
775Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur PengawasanSelengkapnya
775Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan PublikSelengkapnya
775Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi, dan Profesionalisme Sebagai Aparatur DaerahSelengkapnya
775Sistem Kepangkatan dan Pengembangan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASNSelengkapnya
775Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Efektif dan Efisien Sesuai dengan Permendagri No. 138 Tahun 2017Selengkapnya
775Tata Cara Mutasi Pegawai DaerahSelengkapnya
775Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri SipilSelengkapnya
775Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Fungsional GuruSelengkapnya
775Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Fungsional Tenaga MedisSelengkapnya
775Tata Cara Pengelolaan Administrasi KepegawaianSelengkapnya
873Asistensi Penyusunan LAKIP dan SAKIP: Mengukur Kinerja dan Meningkatkan Akuntabilitas OrganisasiSelengkapnya
775Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
775Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi CPNS dan PNS Berdasarkan PP 53 Tahun 2010Selengkapnya
775Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT dan SKM PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-IndonesiaSelengkapnya
775Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2020Selengkapnya
775Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Pemerintah Daerah: Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun 2014Selengkapnya
775Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019: Membahas Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
775Pengembangan Budaya PNS: Membangun Integritas dan ProfesionalismeSelengkapnya
775Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)Selengkapnya
775Pelatihan Penggunaan Aplikasi "SIPAMAN" Pelaporan Berkala Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Berbasis OnlineSelengkapnya
775Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)Selengkapnya
775Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Publik.Selengkapnya
775Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah, Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah, dan Standar Pelayanan PublikSelengkapnya
775Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi PemerintahSelengkapnya
775Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)Selengkapnya
775Tata Cara Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan serta Pemberian Kenaikan Pangkat PNSSelengkapnya
775Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UU Ketenagakerjaan di DaerahSelengkapnya
775Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
775Tata Cara dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilSelengkapnya
775Tata Cara Melakukan Studi Banding Pekerjaan dalam atau Diluar Negeri bagi SKPD di DaerahSelengkapnya
775Tata Cara Perumusan dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahSelengkapnya
775Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian UmumSelengkapnya
775Proses Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat DaerahSelengkapnya
775Standar Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit PelayananSelengkapnya
775Pengembangan Pola Karier dan Kompetensi PNSSelengkapnya
775Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNSSelengkapnya
775Bimtek Manajemen Talenta ASN berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020Selengkapnya
775Tata Cara Pengujian Kelayakan, Pengangkatan, dan Promosi Jabatan Bagi PNSSelengkapnya
775Sosialisasi Etika dan Disiplin PNS dalam Lingkungan PEMDA Terkait SKPSelengkapnya
775Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Menpan atau PERMENPAN RB No. 29 Tahun 2020Selengkapnya
775Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDASelengkapnya
775Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi BirokrasiSelengkapnya
775Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
775Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi PemerintahanSelengkapnya
775Strategi Terpadu Menghadapi Kebijakan Zero Growth Formasi PNSSelengkapnya
775Etika dan Disiplin PNSSelengkapnya
775Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDASelengkapnya
775Tata Cara Pengubahan dan Penambahan Jabatan Pelaksana pada SKPD di DaerahSelengkapnya
775Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
775Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak TetapSelengkapnya
511Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2023 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUDSelengkapnya
511Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Serta Pelaksanaan dan PertanggungjawabannyaSelengkapnya
511Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkrualSelengkapnya
511Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023Selengkapnya
511Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020Selengkapnya
511Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Akrual dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sesuai Standar Akuntansi PemerintahanSelengkapnya
511Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah yang EfektifSelengkapnya
511Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan, dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBDSelengkapnya
511Permendagri 123 Tahun 2018: Regulasi Hibah Bansos Berbasis APBDSelengkapnya
511Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023Selengkapnya
511Penyusunan PRA RKA APBD 2023 dan Keterkaitannya dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahSelengkapnya
511Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke DaerahSelengkapnya
511Tata Cara Pelaporan LKPD di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023Selengkapnya
511Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2023Selengkapnya
511Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBDSelengkapnya
511Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan PenyampaiannyaSelengkapnya
511Peningkatan Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan (Uang/Barang)Selengkapnya
511Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan PenyampaiannyaSelengkapnya
511Pengembangan Sistem Informasi Perbendaharaan Negara: Pelaksanaan Administrasi Direktorat JenderalSelengkapnya
511Pemberian Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Perbendaharaan NegaraSelengkapnya
511Perumusan Standar, Norma, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Perbendaharaan NegaraSelengkapnya
511Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perbendaharaan Negara Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang BerlakuSelengkapnya
511Penyiapan Perumusan Kebijakan di Bidang Perbendaharaan NegaraSelengkapnya
511Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat LainSelengkapnya
511Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Piutang Kerugian DaerahSelengkapnya
511Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019Selengkapnya
511Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Secara Efektif dan EfisienSelengkapnya
511Sosialisasi PMK No. 24/PMK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan DaerahSelengkapnya
511Implementasi PERMENDAGRI RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan DaerahSelengkapnya
511Strategi Menghadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta Teknis Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban KeuanganSelengkapnya
511Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019.Selengkapnya
511Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2018.Selengkapnya
511Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2020.Selengkapnya
511Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKPD) dalam Pelaksanaan APBDSelengkapnya
511Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD 2023Selengkapnya
511Teknis dan Mekanisme Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah berdasarkan Regulasi Terbaru.Selengkapnya
511Bimtek Sosialisasi Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)Selengkapnya
511Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2022Selengkapnya
259Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Bakti 2019 – 2024 Serta Peran SETWAN Dalam Penguatan Kelembagaan Secretariat DPRDSelengkapnya
511Implementasi Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2022Selengkapnya
511Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan KeuanganSelengkapnya
511Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPDSelengkapnya
511Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2018.Selengkapnya
511Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019Selengkapnya
511Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban BendaharaSelengkapnya
511Sosialisasi PMK Nomor 112/PMK.02/2020 dan PMK Nomor 119/PMK.02/2020: Standar Biaya Keluaran dan Masukan Tahun Anggaran 2021Selengkapnya
511Teknis Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)Selengkapnya
511Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi Bendahara Satuan Kerja BLUDSelengkapnya
511Isu Strategis Pengelelolaan Perpajakan oleh BendaharaSelengkapnya
511Sistem dan Strategi Pengelolaan Pemanfaatan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Selengkapnya
511Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang, Jasa, dan PajakSelengkapnya
511Kebijakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam APBD 2023Selengkapnya
511Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah DaerahSelengkapnya
511Teknis dan Mekanisme Pertanggungjawaban Perbendaharaan Keuangan DaerahSelengkapnya
511Sosialisasi Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.Selengkapnya
511Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPDSelengkapnya
511Pengesahan Dokumen Pelaksanaan AnggaranSelengkapnya
511Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaSelengkapnya
511Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2023Selengkapnya
511Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2020Selengkapnya
511Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan DaerahSelengkapnya
511Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP): Memastikan Transparansi dan Efektivitas Penggunaan AnggaranSelengkapnya
511Tata Cara Mengantisipasi Pemeriksaan Oleh BPK-RI dan Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan DaerahSelengkapnya
511Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan Menggunakan SIPTL: Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan PemerintahSelengkapnya
511Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN): Membangun Pengawasan Keuangan yang Efektif dan TransparanSelengkapnya
511Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP: Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah DaerahSelengkapnya
511Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD: Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Kepatuhan PajakSelengkapnya
511Tata Cara Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak LangsungSelengkapnya
511Implementasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Penerapan Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran Tahun 2020 Berdasarkan PMK No 78/PMK.02/2019Selengkapnya
511Manajemen Risiko Kebijakan Anggaran: Mencegah dan Mengelola Risiko dalam Pengelolaan AnggaranSelengkapnya
511Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014Selengkapnya
511Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi PemerintahanSelengkapnya
511Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan DaerahSelengkapnya
511Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah DaerahSelengkapnya
511Sosialisasi Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam PemberianSelengkapnya
511Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non TunaiSelengkapnya
511Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah DaerahSelengkapnya
511Penyusunan RKPD Tahun 2023: Membangun Rencana Pembangunan yang Terarah dan BerkelanjutanSelengkapnya
511Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan untuk Tahun 2023 dan Standar Biaya Keluaran Tahun 2023Selengkapnya
511Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan KeuanganSelengkapnya
511Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi PemerintahSelengkapnya
511Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus pada Inspektorat, serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat sebagai Perwujudan Pelaksanaan Permendagri 57 Tahun 2007Selengkapnya
511Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel dan ProfesionalSelengkapnya
511Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Berdasarkan Peraturan MENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014Selengkapnya
511Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis AplikasiSelengkapnya
511Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019Selengkapnya
511Perencanaan, Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan DaerahSelengkapnya
511Audit Keuangan, Audit Aset, dan Audit Kinerja Untuk Memperoleh dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Selengkapnya
511Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2016: Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal PEMDASelengkapnya
511Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Penyajian Laporan dengan Sistem AkrualSelengkapnya
511Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran UP, GU, TU dengan Penyajian Laporan dengan Sistem AkrualSelengkapnya
511Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Tahun 2023 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUDSelengkapnya
511Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPDSelengkapnya
511Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara PengeluaranSelengkapnya
511Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RISelengkapnya
511Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis AkrualSelengkapnya
511Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At CostSelengkapnya
511Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPDSelengkapnya
511Pelaksanaan Akuntansi Pusat dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang BerlakuSelengkapnya
511Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Koperasi serta Analisis Laporan Keuangan KoperasiSelengkapnya
511Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis AkrualSelengkapnya
511Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020Selengkapnya
511Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahSelengkapnya
511Standar Umum, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, serta Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)Selengkapnya
511Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014Selengkapnya
511Pengelolaan Keuangan Bagi Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPDSelengkapnya
511Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah, serta Perencanaan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri dan Luar Negeri Berdasarkan PERMENDAGRI 29 Tahun 2016Selengkapnya
511Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
511Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang BerlakuSelengkapnya
511Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDASelengkapnya
259Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRDSelengkapnya
259Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota termasuk atau Penyuluhan Roadmap dan Grand Design Reformasi BirokrasiSelengkapnya
259Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRSelengkapnya
259Optimalisasi Reses & Pokok Pikiran DPRD Hasil JasmaraSelengkapnya
259Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018Selengkapnya
952Bimtek Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023Selengkapnya
952Bimtek / Diklat Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014Selengkapnya
952Sosialisasi Permendagri Nomor 111, 112, 113, 114 Tahun 2014 Tentang Desa dan Penyusunan RPJMDes, APBDes, Akuntansi Keuangan Desa, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaSelengkapnya
952Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat DesaSelengkapnya
952Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2017 serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017Selengkapnya
952Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 44 Tahun 2016Selengkapnya
952Pelatihan Administrasi DesaSelengkapnya
952Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014Selengkapnya
259Hak dan Kewajiban, Serta Uang Jasa Pengabdian bagi Anggota DPRD pada Akhir Masa BaktiSelengkapnya
259Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan DidaerahSelengkapnya
259Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRDSelengkapnya
259Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRDSelengkapnya
259Peningkatan Kapasitas, Peran, dan Fungsi Anggota DPRDSelengkapnya
259Kapasitas, Peran, dan Fungsi Anggota DPRD PurnabaktiSelengkapnya
259Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/KabupatenSelengkapnya
259Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRDSelengkapnya
259Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahSelengkapnya
259Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDSelengkapnya
259Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon AnggaranSelengkapnya
259Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 120 Tahun 2019Selengkapnya
259Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRDSelengkapnya
259Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRDSelengkapnya
952Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan FungsinyaSelengkapnya
952Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis AplikasiSelengkapnya
952Percepatan Penataan Kewenangan Bagi Kepala Desa dan Sekretaris DesaSelengkapnya
952Tata Cara Penyusunan Peraturan DesaSelengkapnya
952Tata Cara Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan DesaSelengkapnya
952Tata Cara Pengelolaan Kekayaan DesaSelengkapnya
952Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Termasuk Anggaran Dana DesaSelengkapnya
952Tata Cara Pengembangan Kerjasama Antar Desa untuk Pembangunan DesaSelengkapnya
952Tata Cara Perencanaan Desa dan Penyusunan RPJM DesaSelengkapnya
952Analisis Potensi Desa untuk Pengelolaan Desa Berbasis Potensi DesaSelengkapnya
952Tata Cara Penguatan Lembaga dan Perangkat Pemerintah DesaSelengkapnya
952Kebijakan Umum Tentang DesaSelengkapnya
952Peningkatan Kinerja, Serta Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Serta Seluruh Aparatur DesaSelengkapnya
952Tata Cara Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada APBD DesaSelengkapnya
952Pedoman Penyusunan Anggaran DesaSelengkapnya
952Sosialisasi dan Pelatihan Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah DesaSelengkapnya
952Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset DesaSelengkapnya
952Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang Dilengkapi dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa serta Audit Pemeriksaan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan DesaSelengkapnya
952Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di DesaSelengkapnya
952Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)Selengkapnya
952Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat DesaSelengkapnya
952Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan SwakelolaSelengkapnya
952Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan DesaSelengkapnya
952Manajemen Aset DesaSelengkapnya
952Tata Cara Pembuatan RPJMDesa dan RKPDesaSelengkapnya
952Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018Selengkapnya
952Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat PedesaanSelengkapnya
952Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di DesaSelengkapnya
952Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Selengkapnya
259Optimalisasi Peran DPRD dalam Penganggaran, Pengawasan, dan Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/KotaSelengkapnya
873Pedoman Pemeriksaan Aset TetapSelengkapnya
1085Prosedur Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung serta Swakelola atas Barang dan Jasa PemerintahSelengkapnya
1085Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi, dan Sensus Barang DaerahSelengkapnya
1085Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No. 16 Tahun 2018Selengkapnya
1085Sosialisasi Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
1085Pedoman Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik DaerahSelengkapnya
1085Diklat dan Bimtek Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah dan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013Selengkapnya
1085Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada)Selengkapnya
1085Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
1085Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik DaerahSelengkapnya
1085Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
1085Strategi dan Tata Cara Penghapusan AsetSelengkapnya
1085Pengelolaan Aset Daerah 2023Selengkapnya
873Prosedur Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung serta Swakelola atas Barang dan Jasa PemerintahSelengkapnya
873Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelengkapnya
873Pedoman Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan Aset TetapSelengkapnya
873Pedoman Sensus Barang Milik DaerahSelengkapnya
873Bimtek Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik DaerahSelengkapnya
873Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi AsetSelengkapnya
873Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA)Selengkapnya
873Bimtek tentang Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD)Selengkapnya
873Pedoman Tata Kelola Aset Daerah dalam Kerangka Reformasi BirokrasiSelengkapnya
873Pelatihan dan Bimtek: Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
873Pedoman Pengelolaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
873Pedoman Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik DaerahSelengkapnya
873Tata Cara dan Teknik Penilaian Aset DaerahSelengkapnya
873Pedoman Pengelolaan dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik DaerahSelengkapnya
1085SIMDA BMD Wujudkan GOOD GOVERNANCESelengkapnya
1085Bimtek Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMD/BMN) sesuai PP.No.28 tahun 2020Selengkapnya
259Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020Selengkapnya
259Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018Selengkapnya
259Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD dalam Menunjang Kegiatan DewanSelengkapnya
259Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait dengan Kedudukan Keuangan Protokoler DPRDSelengkapnya
259Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD dalam Manajemen Persidangan dan Risalah/RapatSelengkapnya
259Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Legislasi DPRD dalam Pembentukan dan Program LegislasiSelengkapnya
259Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Bidang Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan dengan Orientasi pada Kepentingan RakyatSelengkapnya
259Teknis dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan yang Sistematis dan EfektifSelengkapnya
259Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRDSelengkapnya
259Penguatan Hard dan Soft Skill bagi Anggota DPRD PurnabaktiSelengkapnya
259Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta Proses Akuntansi Keuangan DPRDSelengkapnya
259Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDSelengkapnya
259Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)Selengkapnya
259Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2019Selengkapnya
1085Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
1085Pengelolaan Aset/Barang Milik DaerahSelengkapnya
1085Bimtek Akuntansi Penyusutan Aset TetapSelengkapnya
1085Bimtek Sistem Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset DaerahSelengkapnya
1085Penghapusan dan Teknik Penilaian Aset DaerahSelengkapnya
1085Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
1085Bimtek Aset BMD - Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
1085Manajemen Aset Daerah dan Penilaian serta Inventarisasi Aset PemerintahSelengkapnya
259Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat)Selengkapnya
259Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
259Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD, Dan EKPPDSelengkapnya
259Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019Selengkapnya
259Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/KabupatenSelengkapnya
952Peran Serta dan Struktur Pemerintah Desa sebagai Bagian dari Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014Selengkapnya
873Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan PenyampaiannyaSelengkapnya
873Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan DaerahSelengkapnya
873Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dilengkapi Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJP Daerah dan RPJM DaerahSelengkapnya
873Perenanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dilengkapi Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJP Daerah dan RPJM DaerahSelengkapnya
873Perencanan dan Evaluasi RPJMD, RKPD Bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan DaerahSelengkapnya
873Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021Selengkapnya
873Penyusunan RKPD Tahun 2023 Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2022Selengkapnya
873Penyusunan RKA SKPD dan RAPBD Tahun 2023Selengkapnya
873Penyusunan Renstra, Renja, dan Indikator Kinerja OPD Sebagai Penguatan Kapasitas Kinerja OPDSelengkapnya
873Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017Selengkapnya
873Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2023Selengkapnya
873Penyusunan PRA RKA APBD 2023 dan Keterkaitannya dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahSelengkapnya
873Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Berbasis SAK Dan SAP Berbasis Teknologi Sistem InformasiSelengkapnya
873Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD, dan EKPPDSelengkapnya
873Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah DaerahSelengkapnya
873Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At CostSelengkapnya
873Tata Cara Pelaporan LKPD di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Implementasi APBD Tahun Anggaran 2023Selengkapnya
873Strategi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA, dan RAPBD Berbasis KinerjaSelengkapnya
873Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan DaerahSelengkapnya
873Standar Penyusunan SOP Perencanaan Dan Review Program PerencanaanSelengkapnya
873Sosialisasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021Selengkapnya
873Sistem dan Strategi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, dan DPASelengkapnya
873Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban BendaharaSelengkapnya
873Rencana Strategis (RENSTRA) Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014Selengkapnya
873Proses Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang BerlakuSelengkapnya
873Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK, dan Bendahara SKPDSelengkapnya
873Perencanaan, Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019Selengkapnya
873Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBDSelengkapnya
873Penyusunan Anggaran Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran TerpaduSelengkapnya
873Pedoman dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah DaerahSelengkapnya
873Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemerintah, Pembangunan, dan KemasyarakatanSelengkapnya
873Manajemen Penyusunan, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPDSelengkapnya
873Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2019: Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020Selengkapnya
873Implementasi PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020: Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023Selengkapnya
873Implementasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018Selengkapnya
873Implementasi Permendagri No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Penyusunan Pengendalian RKPD Tahun 2019Selengkapnya
873Implementasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean GovernanceSelengkapnya
873Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Selengkapnya
873Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahSelengkapnya
873Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RKPD Sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.Selengkapnya
873Bimtek Penyusunan Laporan Barang Habis Pakai Logistik Sesuai SAP Berbasis Teknologi Sistem InformasiSelengkapnya
873Pedoman dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Daerah Sesuai PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah DaerahSelengkapnya
873Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No. 53 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPDSelengkapnya
873Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaSelengkapnya
873Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning: Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan PembangunanSelengkapnya
873Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran: Strategi Penyusunan LPJ dan PenyampaiannyaSelengkapnya
873Penerapan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD)Selengkapnya
873Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada InspektoratSelengkapnya
873Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014Selengkapnya
873Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahSelengkapnya
873Pelaksanaan dan Evaluasi RKPD Tahun 2020Selengkapnya
873Pelaksanaan Akuntansi Pusat dan Penyusunan Laporan Keuangan PemerintahSelengkapnya
873Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat DaerahSelengkapnya
873Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019Selengkapnya
873Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014Selengkapnya
873Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur:Optimalkan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan DaerahSelengkapnya
952Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Menjadi PNS Sesuai Peraturan KepegawaianSelengkapnya
952Tata Cara Pengelolaan, Penganggaran, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Keuangan DesaSelengkapnya
952Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014Selengkapnya
952Kompetensi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa serta Manajemen BUMDes Tahun Anggaran 2023Selengkapnya
952Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Selengkapnya
952Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)Selengkapnya
952Rencana Strategis (Renstra) Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014Selengkapnya
952Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa: Tata Cara Perencanaan, Penyusunan APBD Desa, Penatausahaan, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Aset DesaSelengkapnya
952Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DesaSelengkapnya
952Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021: Memperkuat Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)Selengkapnya
952Penyusunan Rencana Usaha BUMDesSelengkapnya
952Pengelolaan Keuangan Desa: Dari Perencanaan Sampai PelaporanSelengkapnya
952Pedoman Penyusunan Profil Desa: Mempresentasikan Identitas dan Potensi Desa secara KomprehensifSelengkapnya
952Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018Selengkapnya
952Sosialisasi PP 11 Tahun 2019: Memperkuat Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DesaSelengkapnya
952Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kepala Desa (Kades) dan Tim Pengendali Kemiskinan (TPK)Selengkapnya
952Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris DesaSelengkapnya
952Bimtek Kinerja serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa: Penguatan Kapasitas dalam Pelayanan PublikSelengkapnya
952Diklat Penetapan Batas Desa: Meningkatkan Kompetensi dalam Menetapkan Batas Wilayah DesaSelengkapnya
952Bimtek Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian DesaSelengkapnya
952Sosialisasi Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016 dan Permenkeu No. 48/PMK.07/2016: Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan EvaluasiSelengkapnya
952Bimtek Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022: Meningkatkan Pemahaman tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023Selengkapnya
952Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan DesaSelengkapnya
873Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD - RKA SKPDSelengkapnya
873Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Dan Rencana Strategi Bisnis (RBS) Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bagi Badan Layanan Umum BLU/BLUDSelengkapnya
873Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi PemerintahSelengkapnya
873Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017Selengkapnya
873Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018Selengkapnya
873Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah DaerahSelengkapnya
873Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIPSelengkapnya
873Tata Cara Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penyusunan LAKIP Untuk Penguatan Kapasitas dan Kinerja OPDSelengkapnya
873Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
873Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Kas Terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual: Meningkatkan Akurasi dan Transparansi KeuanganSelengkapnya
952Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Serta Penatausahaan Perpajakkan Bagi Bendahara dan Sekretaris DesaSelengkapnya
952Penguatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur DesaSelengkapnya
873Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual: Meningkatkan Akurasi dan TransparansiSelengkapnya
873Teknik Penyusunan RPJMD / RENSTRA: Mengarahkan Visi Pembangunan DaerahSelengkapnya
873Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual: Meningkatkan Akuntabilitas dan TransparansiSelengkapnya
Bimtek KeuanganSelengkapnya
Bimtek KepegawaianSelengkapnya
Bimtek DesaSelengkapnya
Bimtek Perencanaan & ProgramSelengkapnya
Bimtek DPRD dan SetwanSelengkapnya
Bimtek Barang dan AsetSelengkapnya
Bimtek Barang dan JasaSelengkapnya
Bimtek PerpajakanSelengkapnya
Bimtek Kearsipan dan PerpustakaanSelengkapnya
Bimtek Kehumasan dan ProtokolerSelengkapnya
Bimtek Legal DraftingSelengkapnya
Bimtek PariwisataSelengkapnya
Bimtek PU (Pekerjaan Umum)Selengkapnya
Bimtek Tata Kota & Lingkungan HidupSelengkapnya
Bimtek Satpol PPSelengkapnya
Bimtek Perizinan (Penanaman Modal)Selengkapnya
Bimtek KesehatanSelengkapnya
Bimtek PertambanganSelengkapnya
Bimtek Bidang Rumah Sakit dan BUMN BUMDSelengkapnya
Bimtek Penanggulangan Bencana AlamSelengkapnya
Bimtek Koperasi dan UMKMSelengkapnya
Bimtek Pengarusutamaan GenderSelengkapnya
Bimtek TU (Tata Usaha)Selengkapnya
Bimtek Pemadam KebakaranSelengkapnya
Bimtek Kependudukan dan Catatan SipilSelengkapnya
Bimtek Sistem Informasi GeografisSelengkapnya
Bimtek IOT (Internet of Things) 4.0Selengkapnya
Bimtek KelurahanSelengkapnya
Bimtek KecamatanSelengkapnya
Bimtek Ketahanan PanganSelengkapnya
Bimtek Bidang Kesatuan Bangsa dan PolitikSelengkapnya
Bimtek Kesehatan BTCLSSelengkapnya
Bimtek Kesehatan BLS / BHDSelengkapnya
Bimtek BLUD RSUD BUMDSelengkapnya