Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah perlu menyusun RENJA (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Rencana Pembangunan Daerah yang berbasis kinerja. Dalam perspektif ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan sinergi antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RENSTRA SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah), serta mengintegrasikan anggaran dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Asistensi penyusunan RENJA dan Rencana Pembangunan Daerah dalam perspektif anggaran berbasis kinerja dan sinergitas pusat-daerah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan penting, antara lain:
- Analisis RPJMD dan RENSTRA SKPD
Tahap pertama adalah menganalisis RPJMD dan RENSTRA SKPD yang telah ditetapkan. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah, sedangkan RENSTRA SKPD menjelaskan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Analisis ini bertujuan untuk memahami arah kebijakan pembangunan dan tujuan yang ingin dicapai. - Penyusunan RENJA
Setelah analisis, dilakukan penyusunan RENJA yang mencakup kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. RENJA harus disusun secara terperinci, memuat tujuan, indikator kinerja, target, sumber daya yang dibutuhkan, serta jadwal pelaksanaan. Penyusunan RENJA harus didasarkan pada kebijakan strategis yang tercantum dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD. - Integrasi Anggaran dan Kinerja
Selanjutnya, dilakukan integrasi antara anggaran dan kinerja dalam RENJA. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam RENJA, serta mengalokasikan anggaran secara proporsional sesuai dengan prioritas pembangunan. Integrasi anggaran dan kinerja memungkinkan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. - Sinergitas Pusat-Daerah
Aspek penting lainnya adalah memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Dalam asistensi ini, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak untuk mencapai kesepahaman dalam prioritas pembangunan, alokasi anggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
Dalam melakukan asistensi penyusunan RENJA dan Rencana Pembangunan Daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk melibatkan semua stakeholder terkait, termasuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan unsur-unsur terkait lainnya. Kolaborasi antara berbagai pihak akan memperkuat pelaksanaan program pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dengan adanya asistensi penyusunan RENJA dan sinergi antara anggaran berbasis kinerja dengan perencanaan strategis, diharapkan pemerintah daerah dapat mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sinergitas antara pusat dan daerah juga akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sumber:
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara