Penatausahaan barang milik daerah merupakan proses yang penting dalam pengelolaan aset daerah. Berikut ini adalah pedoman yang dapat digunakan dalam penatausahaan barang milik daerah:
1. Identifikasi dan Pencatatan Barang
Setiap barang milik daerah harus diidentifikasi secara jelas dan dicatat dalam sistem penatausahaan. Pencatatan tersebut mencakup informasi mengenai jenis barang, spesifikasi, jumlah, kondisi, dan nilai barang.
2. Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang
Barang milik daerah harus disimpan dengan baik dan aman agar terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Tempat penyimpanan harus memenuhi standar keamanan dan kebersihan. Selain itu, perlu dilakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi barang tetap optimal.
3. Pemanfaatan Barang
Barang milik daerah harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan barang harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau diluar tanggung jawab yang ditetapkan.
4. Penghapusan Barang
Barang milik daerah yang sudah tidak digunakan atau rusak secara permanen perlu dihapuskan dari inventaris. Penghapusan barang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk proses evaluasi, penilaian, dan tindakan penghapusan yang sesuai.
5. Pemindahtanganan Barang
Jika terdapat pemindahtanganan barang milik daerah, hal ini perlu dicatat dengan jelas dalam penatausahaan. Pemindahtanganan barang harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan memiliki dasar yang sah, seperti surat perjanjian atau keputusan yang mengatur pemindahtanganan tersebut.
6. Inventarisasi dan Audit
Secara berkala, perlu dilakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah untuk memastikan keberadaan, kondisi, dan nilai barang. Selain itu, audit internal atau eksternal dapat dilakukan untuk memverifikasi data penatausahaan barang serta mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
Pengelolaan penatausahaan barang milik daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dengan menerapkan pedoman ini, diharapkan penatausahaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat.