Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019

Artikel ini membahas pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2019. Dalam artikel ini, akan dijelaskan tahapan dan prosedur penyusunan RKPD, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tujuan dan manfaat dari RKPD sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah.

1. Pengertian RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu satu tahun. RKPD merupakan pedoman dalam mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Tahapan Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

  1. Persiapan, yaitu pengumpulan data, analisis kebijakan, dan penentuan tujuan pembangunan daerah.
  2. Pelaksanaan konsultasi publik, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
  3. Penyusunan rancangan RKPD, mencakup perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan daerah.
  4. Pengesahan dan penetapan RKPD oleh DPRD, setelah melalui proses pembahasan dan evaluasi.

3. Persyaratan Penyusunan RKPD

Dalam penyusunan RKPD, pemerintah daerah harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

  • Melakukan analisis kebijakan pembangunan daerah, termasuk potensi dan tantangan yang dihadapi.
  • Menyusun program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas dan target yang telah ditetapkan.
  • Memperhatikan koordinasi antar-sektor dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah.
  • Melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah berdasarkan RKPD sebelumnya.

4. Tujuan dan Manfaat RKPD

Penyusunan RKPD bertujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa manfaat RKPD antara lain:

  • Mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif.
  • Menjadi acuan dalam alokasi sumber daya untuk program dan kegiatan pembangunan.
  • Memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan strategis oleh pemer intah daerah.
  • Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Dengan mematuhi pedoman yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2019, diharapkan penyusunan RKPD tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah.