Instansi pemerintah memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban perpajakan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
- Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas gaji pegawai: Instansi pemerintah wajib melakukan pemotongan PPh atas gaji pegawai sesuai dengan tarif yang berlaku. PPh ini harus dipotong secara otomatis oleh bendahara pengeluaran dan disetor ke kas negara.
- Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pembelian barang/jasa yang termasuk dalam objek PPN wajib melakukan pemungutan PPN. PPN ini harus dipungut dari pihak penjual/barang/jasa yang dikenakan PPN dan disetor ke kas negara.
- Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran kepada pihak ketiga: Jika instansi pemerintah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga seperti honorarium, pembayaran konsultan, atau pembayaran lainnya, wajib dilakukan pemotongan PPh atas pembayaran tersebut.
- Pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Jika instansi pemerintah memiliki tanah atau bangunan yang dikenakan PBB, wajib melakukan pemotongan PBB atas pembayaran sewa atau penggunaan tanah/bangunan tersebut.
- Pemotongan dan Pemungutan Pajak Daerah: Instansi pemerintah juga dapat memiliki kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di daerah masing-masing.
Instansi pemerintah harus memastikan bahwa kewajiban perpajakan ini dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendahara pengeluaran atau kuasa Badan Urusan Keuangan Daerah (BUD) bertanggung jawab dalam melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Penyalahgunaan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan oleh instansi pemerintah dapat mengakibatkan sanksi dan denda yang dikenakan oleh otoritas perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintah untuk memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dan melakukan tindakan yang sesuai untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.