Pembentukan produk hukum daerah merupakan suatu proses yang diatur dalam Permendagri 120 Tahun 2019 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pembentukan produk hukum daerah:
1. Perencanaan
Tahap perencanaan meliputi penentuan kebutuhan akan produk hukum daerah, analisis kebijakan, serta penyusunan program legislasi daerah. Pada tahap ini, perlu dilakukan studi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan yang relevan.
2. Penyusunan Rancangan Awal
Pada tahap ini, dilakukan penyusunan rancangan awal produk hukum daerah berdasarkan kebutuhan dan analisis yang telah dilakukan. Rancangan awal ini harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
3. Koordinasi dan Harmonisasi
Rancangan awal produk hukum daerah perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti tim ahli, lembaga legislatif daerah, dan lembaga pemerintahan terkait. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mencapai kesepakatan dan keselarasan dalam substansi dan redaksi rancangan produk hukum daerah.
4. Pembahasan dan Pengesahan
Rancangan produk hukum daerah dibahas dalam rapat-rapat kerja dan rapat pimpinan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Setelah itu, produk hukum daerah diajukan kepada lembaga legislatif daerah untuk dilakukan pembahasan dan pengesahan. Proses pembahasan dan pengesahan ini harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penandatanganan dan Pengundangan
Setelah produk hukum daerah disahkan, tahap selanjutnya adalah penandatanganan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Setelah penandatanganan, produk hukum daerah harus segera diundangkan dan disosialisasikan agar dapat diterapkan dan diketahui oleh masyarakat.
Demikianlah prosedur pembentukan produk hukum daerah berdasarkan Permendagri 120 Tahun 2019. Tahapan-tahapan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mampu memberikan manfaat serta perlindungan hukum bagi masyarakat daerah.