Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang pentingnya penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2023. Penyusunan dua dokumen ini merupakan langkah krusial dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah.
1. RKA SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)
RKA SKPD adalah dokumen yang merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RKA SKPD membutuhkan beberapa langkah sebagai berikut:
- Mengacu pada Renstra: RKA SKPD harus selaras dengan Renstra (Rencana Strategis) OPD yang telah disusun sebelumnya. Renstra menjadi acuan utama dalam menentukan program dan kegiatan yang relevan untuk mencapai tujuan jangka panjang OPD.
- Penyusunan Program dan Kegiatan: Setiap SKPD harus menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Program dan kegiatan ini harus terkait dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.
- Penetapan Indikator Kinerja: Untuk setiap program dan kegiatan yang disusun, SKPD harus menetapkan indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian hasil. Indikator ini harus spesifik, terukur, tercapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
- Penganggaran: Setelah program dan kegiatan ditetapkan, SKPD harus melakukan penganggaran yang mencakup alokasi dana untuk masing-masing program dan kegiatan. Penganggaran ini harus memperhatikan sumber-sumber pendapatan yang tersedia dan kebijakan fiskal yang berlaku.
2. RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
RAPBD adalah rancangan anggaran tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran untuk satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBD melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:
- Penyusunan Pendapatan: Pemerintah daerah harus menetapkan sumber-sumber pendapatan yang akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Sumber pendapatan dapat berasal dari pajak, retribusi, dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya.
- Penyusunan Belanja: Pemerintah daerah harus menentukan alokasi belanja yang akan digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja dapat meliputi belanja operasional, belanja modal, dan belanja lainnya yang diperlukan.
- Penyusunan Kebijakan Fiskal: Pemerintah daerah harus mengatur kebijakan fiskal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini meliputi penetapan tarif pajak, retribusi, serta penggunaan dana perimbangan dengan bijaksana.
- Konsultasi dan Persetujuan: Setelah RAPBD disusun, pemerintah daerah harus melakukan konsultasi dengan instansi terkait dan melibatkan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam proses persetujuan RAPBD sebelum menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang final.
Penyusunan RKA SKPD dan RAPBD Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Kedua dokumen tersebut memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan yang baik juga memperhatikan sumber pendapatan yang tersedia, kebijakan fiskal yang berlaku, serta melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait.
Dalam menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, penyusunan RKA SKPD dan RAPBD Tahun 2023 menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.
Sumber:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019