Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2020

Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, penerapan standar akuntansi berbasis akrual menjadi hal yang sangat penting. Standar akuntansi berbasis akrual mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dalam mencatat transaksi keuangan, menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan informatif. Dalam artikel ini, akan dijelaskan tata cara penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2020.

  1. Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual:
    • Pemerintah daerah harus memahami konsep dan prinsip dasar standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Ini meliputi pemahaman tentang prinsip pengakuan pendapatan dan beban, pengukuran aset dan kewajiban, serta penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif.
    • Dalam pemahaman standar akuntansi berbasis akrual, penting juga untuk memahami hubungan antara akuntansi dan manajemen keuangan. Standar akuntansi berbasis akrual dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajerial.
  2. Penyesuaian Sistem Akuntansi:
    • Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian sistem akuntansi yang ada untuk memenuhi persyaratan standar akuntansi berbasis akrual. Hal ini meliputi penyesuaian struktur akun, pengaturan metode pencatatan, dan perubahan dalam proses pelaporan keuangan.
    • Penyesuaian juga meliputi pengenalan proses pencatatan transaksi berbasis akrual, seperti pencatatan pendapatan saat terjadi dan pengakuan kewajiban saat terjadi, bukan hanya berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan.
  3. Pengaturan Prosedur Akuntansi:
    • Pemerintah daerah perlu mengatur prosedur akuntansi yang jelas dan terstruktur sesuai dengan standar akuntansi berbasis akrual. Hal ini mencakup pengaturan proses pencatatan transaksi, perhitungan dan pemilihan metode akuntansi, serta pengelolaan aset dan kewajiban.
    • Pengaturan prosedur akuntansi yang baik juga melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam tim akuntansi pemerintahan daerah, sehingga tercipta pengendalian internal yang memadai.
  4. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
    • Pemerintah daerah harus memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses akuntansi pemerintahan. Ini meliputi pemahaman tentang standar akuntansi berbasis akrual, penerapan prosedur akuntansi yang benar, dan penggunaan sistem akuntansi yang sesuai.
    • Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan manfaatnya bagi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.
  5. Monitoring dan Evaluasi:
    • Setelah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memperbaiki proses yang tidak efisien.
    • Monitoring dan evaluasi dapat melibatkan tim audit internal atau eksternal untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses akuntansi dan laporan keuangan.

    Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam reformasi keuangan daerah. Dengan mengikuti tata cara yang telah dijelaskan di atas, pemerintah daerah dapat memperbaiki kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual juga akan memberikan manfaat jangka panjang dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel di pemerintah daerah.