Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berikut adalah kebijakan dan mekanisme yang dapat diterapkan dalam penyusunan RBA BLUD:
- Kebijakan Penyusunan RBA:
- Memastikan bahwa penyusunan RBA BLUD dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel.
- Mengintegrasikan visi, misi, dan tujuan BLUD ke dalam RBA.
- Mengikuti pedoman dan peraturan yang berlaku dalam penyusunan RBA BLUD.
- Mekanisme Penyusunan RBA:
- Identifikasi dan penilaian kebutuhan keuangan BLUD berdasarkan rencana strategis dan program kerja yang telah ditetapkan.
- Penetapan indikator kinerja dan target yang terukur untuk memonitor pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan.
- Penentuan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan BLUD.
- Penyusunan rencana penggunaan anggaran, termasuk alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RBA secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan penggunaan anggaran yang efektif.
- Mekanisme Evaluasi dan Revisi RBA:
- Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan RBA dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Menyusun laporan evaluasi yang memuat analisis pencapaian target, kinerja keuangan, dan hasil kegiatan BLUD.
- Jika diperlukan, melakukan revisi RBA untuk mengakomodasi perubahan kebijakan, prioritas, atau kondisi keuangan yang berubah.
- Pengawasan dan Akuntabilitas:
- Menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur dalam RBA.
- Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk mengevaluasi keefektifan pengelolaan keuangan BLUD.
- Menyediakan mekanisme pelaporan dan pengaduan yang memungkinkan pihak eksternal memberikan masukan atau memberikan informasi terkait penyalahgunaan atau pelanggaran dalam penggunaan anggaran BLUD.
Penerapan kebijakan dan mekanisme RBA ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan BLUD. Hal ini akan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, pencapaian kinerja yang optimal, dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.