Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat dilakukan tanpa melalui proses lelang/tender dalam beberapa kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengadaan tanpa tender ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan tindakan cepat atau ada alasan-alasan khusus yang membenarkan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses tender yang lebih panjang.
Kondisi-kondisi Pengadaan Tanpa Tender
Beberapa kondisi yang memungkinkan dilakukannya pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender antara lain:
- Kondisi darurat: Ketika terjadi kondisi darurat yang memerlukan tindakan cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak pemerintah.
- Barang/jasa khusus: Jika barang atau jasa yang diperlukan memiliki karakteristik khusus yang hanya dapat dipenuhi oleh satu pihak atau hanya terdapat sedikit penyedia yang memenuhi persyaratan.
- Pengadaan lanjutan: Jika pengadaan merupakan kelanjutan dari kontrak sebelumnya yang telah habis masa berlakunya.
- Kemampuan teknis: Jika pengadaan memerlukan keahlian atau kemampuan teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh satu pihak atau sedikit penyedia.
- Perlindungan hak kekayaan intelektual: Jika pengadaan terkait dengan hak kekayaan intelektual yang dilindungi undang-undang.
- Keamanan nasional: Jika pengadaan terkait dengan keamanan nasional atau kepentingan strategis negara.
Prosedur Pengadaan Tanpa Tender
Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender umumnya melibatkan langkah-langkah berikut:
- Identifikasi kebutuhan: Identifikasi dan klarifikasi kebutuhan barang atau jasa yang akan dibeli.
- Penentuan penyedia: Pilih penyedia yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- Negosiasi harga dan kontrak: Lakukan negosiasi dengan penyedia terkait harga, waktu, dan ketentuan lainnya. Selanjutnya, buat kontrak yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- Pelaksanaan pengadaan: Lakukan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban: Lakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengadaan barang atau jasa yang telah dilakukan.
Perlu diingat bahwa pengadaan barang dan jasa tanpa tender harus tetap mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Selain itu, proses pengadaan tanpa tender juga harus didokumentasikan dengan baik untuk menjaga integritas dan memastikan adanya alasan yang jelas untuk menghindari praktik yang tidak etis atau penyalahgunaan wewenang.
Dalam setiap pengadaan tanpa tender, perhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pastikan keterlibatan berbagai pihak terkait untuk memastikan transparansi dan keberhasilan pengadaan barang dan jasa pemerintah.