Peningkatan Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan (Uang/Barang)
Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, peran bendahara SKPD memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan, pengeluaran, serta penatausahaan keuangan. Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, diperlukan peningkatan tata kelola dan pertanggungjawaban yang kuat. Selain itu, pejabat penatausahaan keuangan (PPK) juga memiliki tupoksi yang perlu dipahami dengan baik. Selain itu, perlu juga diketahui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) yang dapat terjadi, serta cara antisipasi terhadap pemeriksaan terhadap bendaharawan. Artikel ini akan membahas mengenai hal-hal tersebut.
- Peningkatan Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD:
- Pemahaman Peraturan dan Prosedur: Bendahara SKPD harus memahami dengan baik peraturan dan prosedur terkait pengelolaan keuangan. Mereka perlu mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Bendahara SKPD harus menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Mereka perlu melakukan pencatatan yang lengkap dan terperinci, serta menyusun laporan pertanggungjawaban dengan jelas dan sesuai dengan standar yang berlaku.
- Pengendalian Internal: Bendahara SKPD perlu menerapkan pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup pemisahan tugas, verifikasi, dan pelaporan yang tepat waktu, serta pengawasan terhadap keuangan yang dilakukan secara berkala.
- Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD:
- Pembayaran dan Pengeluaran Dana: PPK SKPD bertugas melakukan pembayaran dan pengeluaran dana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Mereka harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Pencatatan dan Pelaporan: PPK SKPD memiliki tanggung jawab dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat. Mereka harus menjaga integritas data keuangan serta menyusun laporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR):
- Tuntutan Perbendaharaan: Tuntutan perbendaharaan dapat timbul jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan. Bendahara SKPD harus siap menghadapi tuntutan tersebut dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
- Tuntutan Ganti Rugi: Tuntutan ganti rugi dapat terjadi jika bendahara SKPD menyebabkan kerugian keuangan pada pihak lain. Mereka perlu siap menghadapi tuntutan tersebut dan menanggung tanggung jawab yang sesuai.
- Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan (Uang/Barang):
- Pemeriksaan Internal: Bendahara SKPD perlu melakukan pemeriksaan internal secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini akan membantu mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
- Koordinasi dengan Auditor: Bendahara SKPD perlu bekerja sama dengan auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan. Mereka harus menyediakan data dan informasi yang diperlukan serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh auditor.
- Kepatuhan Terhadap Prosedur: Bendahara SKPD harus memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini akan membantu menghindari masalah dalam pemeriksaan dan menjaga integritas keuangan.
Dalam kesimpulan, pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan tata cara yang tepat bagi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Peningkatan tata kelola dan pertanggungjawaban menjadi kunci dalam menjalankan tugas tersebut. Pejabat penatausahaan keuangan juga memiliki peran penting dalam menjalankan tupoksinya dengan baik. Selain itu, antisipasi terhadap tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta pemeriksaan terhadap bendaharawan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan menjalankan semua ini, pengelolaan keuangan di SKPD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.